Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku telah meneken usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha atau berinvestasi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN. Ia berjanji RPP itu akan selesai Oktober.

"Kami akan selesaikan Oktober pertengahan," tuturnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan pada Senin, 26 September 2022. 

Sebetulnya, kata Bahlil, ia telah berniat merampungkan RPP IKN pada September. Namun menurut dia, masih ada klausul-klausul dari bakal beleid itu yang perlu disinkronkan. Karenanya, Kementerian Investasi membutuhkan waktu tambahan sekitar dua pekan untuk merampungkan RPP.

Ia menyebutkan sinkorniasi yang ia maksud, yakni termasuk rencana pengenaan hak guna usaha atau HGU hingga 95 tahun. "Tetapi gini, kan kita mau jualan, maka harus menawarkan yang menarik ke inestor, investor ini ujugn-ujungnya kan profit. Kalau kita mau betul-betul maka musti cepat," tuturnya. 

Maka, insentif yang diberikan untuk investor di IKN, kata Bahlil, harus lebih besar dibandingkan dengan daerah yang sudah berkembang. Kebijakan itu, menurut dia, adalah bentuk konsekusensi pemasaran dan strategi efektif untuk mendatangkan investor. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembagan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pembahasan hingga konsultasi publik soal aturan turunan Undang-undang IKN sudah dikebut sejak 22 Maret 2022. Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi pegangan Otorita IKN dalam menjalankan tugasnya, mulai persiapan pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan sesuai UU yang telah ditetapkan.

Adapun terdapat enam peraturan perundang-undangan yang saat ini tengah dirancang pemerintah, yakni sebagai berikut.  

1. RPP Kewenangan Daerah Khusus IKN yang merupakan amanat pasal 12 ayat 3 UU IKN. Pembahasannya di prakarsai Kementerian Dalam Negeri

2. RPP Pendanaan dan Penganggaran yang merupakan amanat pasal 24 ayat 7, pasal 25 ayat 3, pasal 26 ayat 2, pasal 35, pasal 36 ayat 7, UU IKN yang penyusunannya di prakarsai Kementerian Keuangan.

3. Perpres Otorita IKN yang merupakan amanat pasal 5 ayat 7, pasal 11 ayat 1, UU IKN. Diprakarsai Kementerian PPN/Bappenas.

4. Perpres Perincian Rencana Induk IKN amanat pasal 7 ayat 4 UU IKN yang penyusunannya di prapkrasai Kementerian PPN/Bappenas.

5. Perpres tentang Rencana Tataruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang merupakan amanat pasal 15 ayat 2 UU IKN yan penyusunanya di prakarsai Kementerian ATR/BPN.

6. Perpres tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN yang merupakan arahan Pak Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat internal 8 Februari 2022 dan sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

RIANI SANUSI PUTRI | ARRIJAL RACHMAN

Baca juga: APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

5 jam lalu

KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan akan mendukung program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.


Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

6 jam lalu

Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

Kementerian PUPR menyatakan peningkatan minat investasi di IKN mencapai 40 kali lipat sejak dilakukan jajak pasar pada 18 Agustus dan 22 Oktober 2022.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

7 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

7 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

9 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


Menteri PUPR Hadiri Forum Investasi IKN Nusantara di Malaysia

9 jam lalu

Menteri PUPR Hadiri Forum Investasi IKN Nusantara di Malaysia

Pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara


Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

10 jam lalu

Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 200-an investor Malaysia telah menyatakan minatnya menanamkan investasi di IKN.


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

1 hari lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


Mobil Terbang Hyundai Diujicoba di IKN Nusantara pada 2024

1 hari lalu

Mobil Terbang Hyundai Diujicoba di IKN Nusantara pada 2024

Teknologi yang dikembangkan di IKN Nusantara seperti mobil terbang untuk menyongsong kota masa depan pada 2045.


Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

1 hari lalu

Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyiapkan investasi senilai Rp6 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN.