Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Minyak goreng kemasan sederhana dengan merek dagang MinyaKita diperlihatkan saat peluncuran di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey membeberkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) saat ini belum membayar utang Rp 300 miliar kepada para pengusaha retail. Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual saat negara meminta peretail menjual minyak goreng murah pada awal tahun.  

"Kami masih berharap pada Kemendag maupun instansi terkait, misalnya BPDPKS, kemudian verifikator dari Sucofindo untuk dapat mempercepat (pelunasan). Ini berkaitan dengan pendapatan kami," tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan pada Ahad, 25 September 2022. 

Roy mengatakan pemerintah perlu segera membayar selisih harga itu agar peretail tidak hanya bisa bertahan di tengah guncangan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang atau berekspansi. Sebab, uang tersebut dapat digunakan untuk memperluas usahanya. 

Adapun tumpukan utang bermula pada 19 April 2022. Kala itu Kementerian Perdagangan mengirimkan pesan kepada Aprindo yang isinya meminta pengusaha menyiapkan minyak goreng curah kemasan satu harga Rp 14 ribu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2002, selisih harga pokok atau harga keekonomian dengan harga jual akan ditanggung oleh BPDPKS. 

Roy menuturkan saat pemerintah meminta pengusaha menyiapkan minyak goreng kemasan seharga Rp 14 ribu, harga keekonomian di pasar sebesar Rp 17.260. Karenanya, ada selisih harga tiap kemasan Rp 3.260. 

"Aprindo berharap dapat segera dikonsentrasikan, sehingga kami dapat terus melanjutkan program-program pemerintah. Misalnya yang berhubungan MinyaKita," tuturnya. 

Di sisi lain, ia berujar produsen MinyaKita sedang meningkatkan kapasitas mesin produksi dan menambah mesin produksinya. Sehingga secara nasional, MinyaKita memerlukan dukungan peretail agar penyalurannya sampai ke konsumen di 34 provinsi dan 519 kabupaten/kota. Aprindo pun masih mendiskusikan perihal utang itu dengan Kemendag, khususnya soal tenggat waktu waktu pelunasan utang.

Sebab, kini sudah enam bulan lebih atau satu semester pemerintah berutang pada retailer. "Uang ini penting bagi kami untuk tidak hanya bertahan, tapi harus ekspansi. Karena pertumbuhan retail itu bukan karena bertahan tapi karena ada ekspansi," kata dia. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

3 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

7 jam lalu

Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

Negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan, membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam beberapa kasus ada negara yang membutuhkan keringanan utang


Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

10 jam lalu

Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

Harga sebagian besar komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar bulan ini masih terus turun karena pelemahan permintaan ekspor.


Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

1 hari lalu

Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

Emiten baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memproyeksikan baru dapat melunasi sisa utang senilai US$1,7 miliar dalam 17 tahun.


Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

2 hari lalu

Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

Zulhas menampik keputusan untuk impor beras dan belum mengeluarkan perizinan untuk kebijakan ini.


Kemendag Jelaskan Rantai Masalah Penyebab Kenaikan Harga Telur Ayam

2 hari lalu

Kemendag Jelaskan Rantai Masalah Penyebab Kenaikan Harga Telur Ayam

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan penyebab naiknya harga telur ayam di pasar saat ini.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

2 hari lalu

Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kebijakan ihwal ekspor produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tak akan berubah.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.