DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR akan menyetujui penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp 7,5 triliun setelah ada keputusan kasasi. Garuda sebelumnya dinyatakan lolos dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

“Kalau begitu saya putuskan kita bersepakat untuk, sesuai dengan itu, setuju,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat memimpin rapat dengar pendapat bersama Kementerian Keuangan dan Garuda Indonesia di Jakarta, Senin, 26 September 2022, seperti dikutip dari Antara. 

Adapun Komisi XI DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022, menyetujui kepemilikan saham pemerintah tetap menjadi mayoritas atau minimal 51 persen, dan mempertahankan saham merah putih sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. “Restrukturisasi, PMN, dan privatisasi PT Garuda Indonesia Tbk diarahkan untuk mendukung perbaikan kinerja keuangan dan operasional serta memperkuat mitigasi risiko,” katanya.

PMN untuk Garuda Indonesia akan dialokasikan untuk perawatan, restorasi, pemenuhan maintenance reserve, dan modal kerja. Pemberian PMN ini akan disertai dengan penyelesaian inisiatif strategis perseroan yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dituangkan dalam key performance indicator (KPI).

KPI tersebut mencakup kinerja keuangan, potensi penerimaan negara, efektivitas PMN, manfaat optimalisasi rout network, dan manfaat dampak ekonomi. Kementerian Keuangan pun diminta untuk melakukan monitoring atas pencapaian KPI, pencapaian restrukturisasi, dan inisiatif strategis, serta perbaikan keuangan, dan operasional yang dilakukan Garuda Indonesia, serta melaporkannya pada Komisi XI DPR RI per kuartal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengharapkan right issue dan konversi saham Garuda rampung pada Desember 2022. Perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2022.

ANTARA

Baca juga: Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

3 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

4 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


KA Argo Parahyangan Ditutup Saat Kereta Cepat Beroperasi? Ini Penjelasan KAI

6 jam lalu

KA Argo Parahyangan Ditutup Saat Kereta Cepat Beroperasi? Ini Penjelasan KAI

PT KAI buka suara soal penghentian operasi Kereta Api (KA) Argo Parahyangan usai Kereta Cepat Jakarta-Bandung Juni 2023 nanti.


Kolaborasi Garuda Indonesia x Buttonscarves Hadirkan Koleksi The Journey Series

2 hari lalu

Kolaborasi Garuda Indonesia x Buttonscarves Hadirkan Koleksi The Journey Series

Pada tahap awal peluncuran "The Journey Series" ini seluruh pelanggan setia Garuda Indonesia akan dapat memperoleh koleksi scarf Buttonscarves


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

2 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Laba Bersih BTN hingga Akhir Oktober 2022 Rp 2,49 T, Naik 44 Persen

2 hari lalu

Laba Bersih BTN hingga Akhir Oktober 2022 Rp 2,49 T, Naik 44 Persen

BTN mencatatkan kinerja positif jelang right issue.


Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

4 hari lalu

Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

Andri Perdana menyebut outlook empat emiten yang berpotensi delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI)-POSA, JKSW, LCGP, SRIL-mengkhawatirkan.


Wamen BUMN Targetkan Pendanaan Proyek Kereta Cepat dari Cina Cair Sebelum Akhir Tahun

7 hari lalu

Wamen BUMN Targetkan Pendanaan Proyek Kereta Cepat dari Cina Cair Sebelum Akhir Tahun

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali disetujui untuk menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).


PMN Tambahan untuk Kereta Cepat Rp 3,2 T Diketok, Wamen BUMN: Insya Allah Schedule Juni Dicapai

7 hari lalu

PMN Tambahan untuk Kereta Cepat Rp 3,2 T Diketok, Wamen BUMN: Insya Allah Schedule Juni Dicapai

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diyakini bakal rampung sesuai target usai disetujuinya tambahan PMN Rp 3,2 triliun.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

8 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.