Prastowo juga berharap saat ini bisa jadi momentum untuk meneguhkan komitmen pemerintah terhadap Papua, sekaligus untuk mentransformasi tata kelola dengan baik. "Korupsi adalah musuh bersama. Jangan sampai tata kelola yg buruk mengakibatkan rakyat jadi korban. Sebaliknya, Papua harus sejahtera dan maju," kata dia.
Sebelumnya Mahfud MD menunjukkan kekesalannya mengenai dana Otsus sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk Papua mencapai angka Rp 1.000 triliun, dan tidak terserap rakyat Papua.
"Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana Otsus, mulai belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu 1000T lebih," katanya dalam video yang diunggah di twitternya @mohmahfudmd, Sabtu 24 September 2022.
Mahfud MD lantas menyoroti dana Otsus Papua yang mengalir pada era pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini menjadi tersangka KPK dalam kasus gratifikasi, mencapai lebih dari setengahnya.
"Yang disalurkan era Pak Lukas itu Rp 500 triliun lebih. Itu tercatat di dokumen negara, di Kemenkeu. Sehingga semua orang bisa gampang tahu kalau cuma berapa dana yang mengalir di sana," ujarnya.
Ia menjelaskan aliran itu merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan.
"Tapi di sana rakyatnya tidak dapat apa-apa, tetap miskin, pantas kalau rakyat Papua itu marah. Kita yang dimarahin, pemerintah pusat. Kenapa?" cuit Mahfud, lagi. Ia juga mempertanyakan warga Papua tetap miskin meski aliran dana otsus tergolong besar.
Dua tahun lalu, Mahfud MD pun menyoroti soal yang sama. "Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya," kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di akun YouTube resmi Polhukam RI, 4 Desember 2020.
Baca: Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
