Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Yustinus Prastowo. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memaparkan lebih detail soal Dana Otonomi Khusus Papua atau Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar," cuit Stafsus Sri Mulyani itu di akun Twitter pribadinya @prastow pada Sabtu, 24 September 2022. 

Dalam rentang waktu 2002 hingga 2021, ia menyebutkan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang mengalir ke Papua mencapai Rp 138,65 triliun. Kemudian Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD sebesar Rp 702,30 triliun. Sedangkan dana belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 251,29 triliun.

Sehingga, selama kurun waktu tersebut, tercatat dukungan fiskal pemerintah pusat ke Papua totalnya mencapai Rp 1.092 triliun. "Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," cuit Prastowo.

Besarnya alokasi dana itu, kata Prastowo, menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah pusat pada Papua. Adapun TKDD per kapita Papua dan Papua Barat, kata Yustinus, lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah. Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta per penduduk dan Rp 10,2 juta per penduduk. Jumlahnya lebih besar dari Kalimantan Timur sebesar Rp 4,9 juta, Aceh sebesar Rp 6,4 juta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 4,2 juta. 

Oleh karena itu, Prastowo mengatakan penting untuk mengevaluasi 20 tahun Dana Otsus agar dapat diperbarui. Caranya, lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yg akuntabel dan transparan.

Lebih jauh, Prastowo menuturkan peran Aparat Pengawas Internal Daerah atau APIP yang juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat diperlukan. Ditambah sinergi antar kementerian/lembaga terkait usulan DTI, serta efektivitas monitoring dan evaluasi penggunaan sisa Dana Otsus.

Transparansi data di atas tersebut, menurut dia, menggambarkan bagaimana komitmen besar pemerintah dan rakyat untuk terus menjaga dan mengawasi pengelolaan dana di daerah dengan lebih akuntabel. Dukungan dan perhatian semua pihak ini diperlukan untuk tata kelola keuangan pusat dan daerah yang semakin transformatif. 

Selanjutnya: "Jangan sampai tata kelola buruk mengakibatkan rakyat jadi korban."






KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

20 jam lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

21 jam lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

1 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

1 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.