Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta masyarakat ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kasus dugaan suap pengurusan perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Sebanyak 10 pelaku kasus dugaan suap pengurusan perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana di Mahkamah Agung (MA) ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus tersebut ditangani oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menyampaikan beberapa pandangan dan catatan. “Pertama, kami sangat prihatin atas peristiwa ini, karena telah mencederai proses hukum yang diharapkan dapat menjadi benteng terakhir pencari keadilan,” ujar Zabadi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 24 September 2022.

Apalagi, kata Zabari, salah satu tersangka, Yosep Parera merupakan kuasa hukum para tersangka pemberi suap, yang dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan bahwa, Kemenkop UKM berupaya melakukan intervensi kepada MA dalam perkara tersebut. “Kami berharap, para tersangka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, secara adil, dan transparan sehingga tidak menjadi preseden negatif di kemudian hari,” kata dia.

Kemenkop UKM, dia berujar, terus mengawal implementasi terhadap koperasi yang telah mendapatkan penetapan PKPU, dengan disetujuinya proposal perdamaian (homologasi) antara para pihak yang bersengketa. Kemenkop UKM telah membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Menurut Zabadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM, Polri, dan Jaksa Agung untuk memastikan proses PKPU dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Kami mengimbau agar seluruh pihak, khususnya anggota koperasi mengawal dengan sungguh-sungguh agar implementasi homologasi yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan tepat waktu,” tutur Zabadi.

Selain itu, dia meminta agar anggota koperasi perlu turut berkontribusi meningkatkan perbaikan tata kelola dan perubahan manajemen yang konstruktif bagi pemenuhan kewajiban dan masa depan koperasi. Zabadi berharap putusan PKPU dan kepailitan yang berkaitan dengan koperasi tidak disusupi agenda atau kepentingan yang bersifat melanggar hukum.

Menurut dia, dugaan kprupsi yang dilakukan oleh para tersangka dapat dikategorikan sebagai aktivitas mafia peradilan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Juga menyakiti perasaan anggota koperasi yang berjumlah seluruhnya 27 juta orang seluruh Indonesia. “Di sisi perkoperasian, dugaan tindak pidana korupsi oleh mafia peradilan tentu sangat merugikan anggota koperasi yang sedang memperjuangkan keadilan di meja hijau,” ucap Zabadi.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

13 jam lalu

Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

Andri Perdana menyebut outlook empat emiten yang berpotensi delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI)-POSA, JKSW, LCGP, SRIL-mengkhawatirkan.


Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

3 hari lalu

Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

Teten Masduki mengatakan pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga mendapat tugas Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.


Bantu UKM Kembangkan Bisnis, Ninja Xpress Hadirkan Layanan Ninja Fulfillment

4 hari lalu

Bantu UKM Kembangkan Bisnis, Ninja Xpress Hadirkan Layanan Ninja Fulfillment

CMO Ninja Xpress, Andi Djoewarsa, mengatakan program ini untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan tahapan pengembangkan bisnis.


Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

5 hari lalu

Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

Para anggota AMSI merupakan pelaku industri media yang 75 persen diantaranya termasuk dalam industri UKM.


LPSK Ungkap Alasan Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Lagi

5 hari lalu

LPSK Ungkap Alasan Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Lagi

LPSK sempat menyurati Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus pelecehan seksual di Kemenkop UKM bisa dibuka lagi


RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

5 hari lalu

RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK dalam RUU PPSK.


Aliran Rekening Satu Keluarga yang Meninggal di Kalideres Ditelusuri, Gadaikan Rumah Usai Jual Mobil

5 hari lalu

Aliran Rekening Satu Keluarga yang Meninggal di Kalideres Ditelusuri, Gadaikan Rumah Usai Jual Mobil

Sebelum semua anggota keluarga di Kalideres tewas, ada aktivitas penjualan aset dalam rumah tersebut seperti AC, kulkas, dan televisi.


Saksi Sebut Anak Keluarga yang Meninggal di Kalideres Banyak Melamun

5 hari lalu

Saksi Sebut Anak Keluarga yang Meninggal di Kalideres Banyak Melamun

Satu keluarga yang meninggal di Kalideres sempat ingin menggadaikan rumah atas nama Renny Margaretha, yang sudah jadi mayat pada 13 Mei.


BRI dan Kemenkop UKM bawa UMKM Lokal Tampil di G20

6 hari lalu

BRI dan Kemenkop UKM bawa UMKM Lokal Tampil di G20

Dalam mini showcase tersebut, BRI menampilkan 26 produk.


Wahyoo Kitchen Partners Tawarkan Bisnis UKM Kuliner Tanpa Proses Rumit

10 hari lalu

Wahyoo Kitchen Partners Tawarkan Bisnis UKM Kuliner Tanpa Proses Rumit

Aplikasi penyedia kebutuhan bahan baku untuk usaha kuliner, Wahyoo, mengembangkan bisnisnya melalui Wahyoo Kitchen Partners. Seperti apa bisnisnya?