Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Sejumlah kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera antre di Dermaga V Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa 26 April 2022. Seiring makin meningkatnya jumlah arus mudik PT ASDP Merak menambah jumlah perjalanan/trip kapal ferry dari 72 trip menjadi 77 trip sejak Senin (25/4) dan secara keseluruhan total penumpang yang menyeberang naik tajam dalam 3 hari dari 23.650 orang menjadi 35.075 orang pada hari Senin (25/4) kemarin dengan rincian jumlah penumpang pejalan kaki sebanyak 627 orang dan 34.440 orang dalam kendaraan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta -  Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen. Sebab, kenaikan harga BBM tak dibarengi dengan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan.

"Karenanya, kami tidak mampu lagi sanggup menebus harga BBM yang naik 32 persen," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dalam diskusi virtual, Sabtu, 24 September 2022.

Gapasdap, kata Khoiri, tengah mengajukan sejumlah proses efisiensi kepada otoritas, baik di pelabuhan maupun di lintasan penyeberangan. Di antaranya, mematikan mesin secara total ketika kapal bersandar supaya pemakaian BBM bisa ditekan.

Namun, ia menyebut ada konsekuensi yang harus ditempuh dari efisiensi itu, yakni waktu tempuh perjalanan yang terbuang sekitar 1-1,5 jam. Sebab jika kapal dalam kondisi mesin mati kemudian dihidupkan kembali, perlu proses pemanasan yang cukup lama. 

"Maka mohon izin apakah boleh diizinkan begitu kapal sandar, ditali, kita matikan semua, jenset mati, AE (auxiilary engine) mati, ME (main engine) mati, itu semua kita matikan, karena supaya kita bisa menghemat bahan bakar, karena tarif belum disesuaikan," kata Khoiri.

Selain penghematan itu, Khoiri berujar, para operator kapal tengah mempertimbangkan langkah menghemat biaya saat perjalanan. Caranya mematikan pendingin ruangan atau AC, televisi, hingga layanan kenyamanan lainnya. 

Bahkan, terburuknya, para pengusaha mengancam tidak lagi bisa memperbarui suku cadang kapal untuk menekan biaya-biaya yang tidak tertutup dari rendahnya tarif angkutan penyeberangan. "Yang saya khawatirkan kalau nanti anggota-anggota kami tidak mampu lagi beli spare part, logistik, untuk keselamatan, ini yang paling saya khawatirkan. Jadi ini sebenarnya kalau dipenerbangan sudah SOS, sudah mayday, mayday, tapi ya mayday-mayday kami kurang terdengar," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan. Berdasarkan beleid tertarikh 15 September itu, kenaikan tarif rata-rata sebesar 11,79 persen. Penyesuaian tarif berlaku saat beleid ditetapkan. 

Namun sampai hari ini, pemerintah masih menangguhkan kebijakan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan institusinya membutuhkan waktu 1-2 hari untuk merevisi aturan yang telah disiapkan sebelumnya.  "Kami tidak membatalkan, hanya koreksi sedikit. Hari ini (aturan) clear," ujar Hendro saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 September 2022. 

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Bukan hanya operator, Kemenhub mempertimbangkan dampak kenaikan tarif ke masyarakat pengguna angkutan hingga pelaku logistik dan pengemudi angkutan barang. "Karena itu, penghitungan harus cermat dan hati-hati," kata Adita. 

Baca juga: RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






8 Kapal di Kepulauan Seribu Melanggar Wilayah Penangkapan dan Tanpa Surat Izin

5 jam lalu

8 Kapal di Kepulauan Seribu Melanggar Wilayah Penangkapan dan Tanpa Surat Izin

Dinas Kelautan DKI mendapati delapan kapaldi Kepulauan Seribu yang melanggar aturan penangkapan dan tanpa dilengkapi surat izin.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

12 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

21 jam lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


China Usir Kapal Penjelajah AS dekat Kepulauan Spratly

22 jam lalu

China Usir Kapal Penjelajah AS dekat Kepulauan Spratly

Kapal perang AS kini kerap melewati Laut Cina Selatan untuk melawan klaim China


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

2 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

4 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

5 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

5 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

5 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Australia dan TNI Memperkuat Kerja Sama Militer

5 hari lalu

Australia dan TNI Memperkuat Kerja Sama Militer

Indo-Pacific Endeavour (IPE) 2022 di antaranya mencakup latihan amfibi terintegrasi besar-besaran yang melibatkan militer Australia dan TNI