Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Sejumlah kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera antre di Dermaga V Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa 26 April 2022. Seiring makin meningkatnya jumlah arus mudik PT ASDP Merak menambah jumlah perjalanan/trip kapal ferry dari 72 trip menjadi 77 trip sejak Senin (25/4) dan secara keseluruhan total penumpang yang menyeberang naik tajam dalam 3 hari dari 23.650 orang menjadi 35.075 orang pada hari Senin (25/4) kemarin dengan rincian jumlah penumpang pejalan kaki sebanyak 627 orang dan 34.440 orang dalam kendaraan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif. Seharusnya, kenaikan tarif angkutan penyeberangan berlaku sejak pekan lalu bila merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2022.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan intensitas perawatan kapal lebih tinggi ketimbang pesawat atau kendaraan darat. Operator angkutan penyeberangan harus terus mengeluarkan biaya operasional ini untuk menjaga daya tahan kapal.

"Angkutan penyeberangan ini mungkin satu-satunya moda yang bilamana kapal tersebut tidak beroperasi, biaya BBM keluar terus, biaya SDM keluar terus, kemudian biaya perawatan keluar terus," kata Khoiri dalam diskusi virtual, Sabtu, 24 September 2022.

Biaya-biaya tersebut, kata dia, merupakan beban operasional yang harus ditanggung setiap waktu karena kapal lebih cepat rusak jika armada tidak beroperasi atau hanya bersandar di dermaga. Jika tidak melaut, pertumbuhan fouling atau kotoran pada lambung kapal semakin cepat. 

"Kami dalam perawatannya dihitung berdasarkan works day, jadi tahun kalender. Satu tahun dipakai enggak dipakai wajib naik dock, ini yang membedakan (dengan pesawat)," ucap Khoiri.

Di sisi lain, dia melanjutkan, hari operasional kapal per bulan masih sangat minim. Khoiri mencontohkan pergerakan kapal untuk lintasan Merak-Bakauheni. Saat ini, pergerakan kapal untuk trayek tersebut maksimal hanya mencapai 12 hari dalam sebulan. Padahal,  jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 71 unit.

Sementara itu, di lintas Ketapang-Gilimanuk, intensitas kapal melaut dalam sebulan hanya 15 hari. Di trayek itu terdapat 30 unit kapal aktif. Lalu lintasan Kayangan-Pototano memiliki kapal yang beroperasi aktif berjumlah 27 kapal, dengan hari operasi per kapal per bulan hanya 11 hari.

Bercermin pada situasi ini, pengusaha mendesak Kementerian Perhubungan segera menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Adapun Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan institusinya membutuhkan waktu untuk merevisi aturan yang telah disiapkan sebelumnya. 

"Kami tidak membatalkan, hanya koreksi sedikit. Hari ini (aturan) clear," ujar Hendro saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 September 2022. 

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Bukan hanya operator, Kemenhub mempertimbangkan dampak kenaikan tarif ke masyarakat pengguna angkutan hingga pelaku logistik dan pengemudi angkutan barang. 

"Karena itu, penghitungan harus cermat dan hati-hati," kata Adita. 

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan. Berdasarkan beleid tertarikh 15 September itu, kenaikan tarif rata-rata sebesar 11,79 persen. 

Sesuai dengan isi aturan itu, penyesuaian tarif ini sudah berlaku saat beleid ditetapkan. Namun sampai hari ini, pemerintah masih menangguhkan kebijakan tersebut. 

Baca juga: RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






8 Kapal di Kepulauan Seribu Melanggar Wilayah Penangkapan dan Tanpa Surat Izin

4 jam lalu

8 Kapal di Kepulauan Seribu Melanggar Wilayah Penangkapan dan Tanpa Surat Izin

Dinas Kelautan DKI mendapati delapan kapaldi Kepulauan Seribu yang melanggar aturan penangkapan dan tanpa dilengkapi surat izin.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

11 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

20 jam lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


China Usir Kapal Penjelajah AS dekat Kepulauan Spratly

21 jam lalu

China Usir Kapal Penjelajah AS dekat Kepulauan Spratly

Kapal perang AS kini kerap melewati Laut Cina Selatan untuk melawan klaim China


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

2 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

4 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

5 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

5 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

5 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Australia dan TNI Memperkuat Kerja Sama Militer

5 hari lalu

Australia dan TNI Memperkuat Kerja Sama Militer

Indo-Pacific Endeavour (IPE) 2022 di antaranya mencakup latihan amfibi terintegrasi besar-besaran yang melibatkan militer Australia dan TNI