Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar menyebut industri fintech lending sebagai bentuk demokratisasi ekonomi. Sebab, pinjaman online (pinjol) hadir salah satunya untuk memfasilitasi pengguna yang belum bisa mengakses pinjaman perbankan.

Namun demikian, maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada. Karenanya, Munawar mengatakan sebelum mengakses pinjaman, pengguna harus memastikan bahwa meminjam di perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK. Pinjaman juga sebaiknya diukur sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30 persen dari penghasilan.

“Agar tidak memberatkan. Pertimbangan tanggungan atau cicilan lain juga yang harus dibayar,” kata Munawar, Kamis, 22 September 2022.

Untuk menghindari denda, peminjam sebaiknya membayar cicilan tepat waktu. Munawar juga mengingatkan agar peminjam tidak melakukan gali lubang, tutup lubang menggunakan pinjol. “Jangan membayar utang dengan pinjaman baru untuk menghindari terlilit utang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji,” kata dia.

Hal yang tidak kalah penting sebelum mengambil pinjaman, kata Munawar, yakni mengetahui bunga dan denda yang dibebankan. Selain itu, peminjam juga mesti memahami kontrak perjanjian yang ditawarkan sebelum memutuskan mengambil pinjaman. Jika mendapati masalah, Munawir mengatakan OJK membuka layanan pengaduan konsumen melalui kontak OJK 157 atau konsumen@ojk.go.id

Lebih lanjut, Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, juga mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan di laman resmi AFPI. Konsumen juga dapat melayangkan aduan dengan mengirimkan pesan dan bukti melalui email, panggilan telepon, hingga mengunjungi kantor AFPI.

Pengaduan tersebut, kata Entjik, akan masuk Zendesk AFPI untuk kemudian ditangani oleh Light Agent dari Platform.  Jika pengadu tidak puas dengan bentuk penyelesaian dari platform atau tidak menanggapi penyelesaian dari platform, maka aduan dapat diangkat ke komite etik.

“Sekretariat memilah dan menganalisa kasus yang eligible diangkat ke komite etik,” kata Entjik. Selanjutnya, komite etik akan memeriksa dan memutus atas dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku AFPI.

Baca Juga: Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 






Produk Cicil Kendaraan Pegadaian Raih TOP Digital Corporate Brand Award 2022

25 menit lalu

Produk Cicil Kendaraan Pegadaian Raih TOP Digital Corporate Brand Award 2022

Pertumbuhan peminat dan pengguna Pembiayaan Cicil Kendaraan Pegadaian bertumbuh setiap tahun.


Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

3 jam lalu

Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hasil penggalangan dana oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sangat baik.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

3 jam lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

8 jam lalu

OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

OJK sedang melakukan pengawasan ketat terhadap financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) berbasis agri di TaniHub yakni TaniFund.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

2 hari lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

3 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

3 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

5 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

5 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


AFPI Laporkan Pinjol Ilegal Atas Dugaan Replikasi 28 Fintech Lending

6 hari lalu

AFPI Laporkan Pinjol Ilegal Atas Dugaan Replikasi 28 Fintech Lending

Tindakan replikasi itu diduga dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal.