Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN). Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama kepada Komisi XI DPR pada hari ini. 

Adapun delapan perusahaan pelat merah yang dimaksud adalah PT Bio Farma (Persero), PT Hutama Karya (Persero) Tbk., AirNav Indonesia (Persero), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Sejahtera Eka Graha.

Sri Mulyani menjelaskan Bio Farma nantinya bakal mendapatkan BMN dengan estimasi nilai Rp 68 miliar. "Berupa peralatan dan bangunan eks fasilitas flu burung dan alat kesehatan berupa kit diagnostik penyakit yang dapat dimanfaatkan untuk produksi vaksin dan alat diagnostik penyakit,” kata Sri Mulyani, Kamis, 22 September 2022.

Berikutnya, Hutama Karya akan memperoleh PMN berupa BMN dengan nilai estimasi Rp 1,93 triliun. BMN itu berupa tanah aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang akan dimanfaatkan hingga perusahaan mendapatkan tambahan pendapatan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.

Lalu, kata Sri Mulyani, AirNav Indonesia akan mendapatkan PMN senilai Rp 2,51 triliun berupa BMN milik Kementerian Perhubungan. Adapun BMN yang diberikan dalam bentuk fasilitas navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan virtual, dan fasilitas komunikasi penerbangan pada bandar udara.

Sementara Perum PPD akan mendapatkan PMN senilai Rp 282,41 miliar dalam bentuk BMN Kementerian Perhubungan. "Berupa 600 bus yang dioperasionalkan Perum PPD untuk mendukung sistem transportasi masal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan perkotaan,” ucapnya.

Selanjutnya, Varuna Tirta Prakasya diusulkan mendapatkan PMN senilai Rp 24,12 miliar berupa BMN Kementerian BUMN dalam bentuk tanah dan gedung yang akan digunakan sebagai kantor.

Untuk ASDP Indonesia Ferry, kata Sri Mulyani, akan mendapatkan BMN Kementerian Perhubungan. "Berupa Kapal Penumpang KMP Drajat Paciran, KMP Mambaramo Foja, KMP Kokonao, KMP Lakaan, dan KMP Lompa senilai Rp 204,65 miliar untuk meningkatkan pelayanan," ujarnya.

Adapun PMN berupa BMN Kementerian ESDM senilai Rp 3,37 triliun akan diberikan kepada Pertamina dalam bentuk infrastruktur jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk transportasi jalan.

Terakhir, Sejahtera Eja Graha akan diberi PMN senilai sekitar Rp 558,61 miliar dalam bentuk BMN berupa tanah eks properti BPPN. "Untuk ditingkatkan nilai asetnya dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian kota Bogor melalui pengembangan kawasan Danau Bogor Raya,” kata Sri Mulyani.

ANTARA

Baca: Setelah Shopee, Giliran Tokocrypto PHK 45 Karyawannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

16 jam lalu

Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

Erick Thohir mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Indonesia masih memiliki peluang memajukan ekonomi syariah


Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

22 jam lalu

Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

Porsi jumbo BUMN dan BUMD untuk menguasai trayek perintis disebut terjadi karena pengadaan kapal banyak menggunakan APBN dan APBD.


Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

1 hari lalu

Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

Perbincangan soal Pertalite lebih boros ketimbang Pertamax ramai di media sosial. Sejumlah pakar menyoroti isu ini.


Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

1 hari lalu

Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

Pertamina mengklaim kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak berubah.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).