TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif blak-blakan menjelaskan alasan pemerintah menggenjot penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik belakangan ini. Hal tersebut tak lepas dari upaya mengatasi kondisi kelebihan pasokan daya atau surplus listrik yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Ia menjelaskan, untuk mengatasi kelebihan pasokan, maka perlu permintaan daya listrik oleh masyarakat perlu digenjot, salah satunya dengan penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik. Program yang didorong itu juga untuk menyalurkan kelebihan pasokan listrik yang tengah dialami PLN agar mengurangi beban atas pembayaran take or pay.
Sebab, daya listrik berlebih itu masih harus ditanggung PLN kepada independent power producer (IPP). "Ini kan satu program untuk meningkatkan demand. Kalau demand naik, serapannya gimana?" ucap Arifin saat ditemui di Gedung DPR, Kamis, 22 September 2022.
Adapun tahun ini pemerintah berencana memberikan paket kompor listrik ke 300.000 orang. Paket tersebut diberikan secara gratis sebagai implementasi dari program konversi kompor listrik dari kompor LPG 3 kg pada tahun ini.
Adapun pemberian paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki listrik.
Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan harga paket kompor listrik sekitar Rp 1,8 juta. Paket kompor listrik itu terdiri dari dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker (MCB). “Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin,” tuturnya.
Kementerian ESDM juga telah memproyeksikan adanya kelebihan pasokan daya listrik PLN hingga akhir tahun. Rida meramalkan hingga akhir tahun nanti setidaknya akan ada kelebihan pasokan daya listrik atau surplus listrik PLN sebesar 6 gigawatt (GW) hingga 7 MW.
Kelebihan pasokan daya listrik itu, menurut Rida, terjadi di hampir seluruh Indonesia. Namun, mayoritas kelebihan daya terjadi di Pulau Jawa. "Sebanyak 6 GW kalau akhir tahun ini, (data) yang persis kan di PLN," ucap Rida.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR sebelumnya, Menteri Arifin Tasrif juga memastikan tidak ada penghapusan golongan listrik 450 volt ampere (VA). Golongan itu akan tetap tersedia untuk masyarakat dan tidak ada rencana pemerintah mengubah ke golongan pelanggan rumah tangga lain.
"Sebagaimana yang disampaikan tidak ada perubahan masih tetap sebagaimana yang ada, harap agar maklum agar masyarakat bisa memahami," ujar Arifin.
Hal senada sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu merasa resah akan hal tersebut. “Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 [VA], tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900 (VA), tidak ada,” katanya pada wartawan di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Selasa lalu, 20 September 2022.
BISNIS
Baca: Luhut Buka Perdagangan Bursa AS: Mantan Prajurit Lulusan Lembah Tidar Dapat Kehormatan Luar Biasa
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
