Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

Massa aksi gabungan pengemudi taksi online yang tergabung dalam Driver Online Indonesia (DRONE) di depan Kantor Gojek, Blok M, Jakarta Selatan, pada Senin, 12 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Presiden Jokowi atau Jokowi turun tangan untuk mengatasi masalah yang dialami pengemudi ojek online (ojol). Pengemudi ojek online sebelumya melaporkan dugaan pelanggaran aplikator mengenai presentase komisi. 

“Dengan campur tangan presiden, kami berharap driver angkutan online mendapat hak-haknya sesuai amanat konstitusi,” ujar Ketua SPAI Lily Pujiati kepada Tempo, Kamis, 22 September 2022.

SPAI sebelumnya telah mengirimkan daftar dugaan pelanggaran yang dilakukan aplikator kepada Kementerian Perhubungan pada Senin, 19 September lalu. Sejumlah aplikator disebut telah memotong komisi di atas 15 persen. Padahal dalam beleid Kemenhub, aplikator maksimal hanya dapat memotong komisi pengemudi 15 persen. 

Lily mengaku organisasinya belum menerima respons atas laporan tersebut. “Belum direspons. SPAI juga sudah mengirim pengaduan ke KSP (Kantor Staf Presiden),” ucap Lily. 

SPAI menuntut Kemenhub untuk bertindak tegas terhadap aplikator yang melanggar aturan. Lily berharap Kemenhub memberikan sanksi bagi aplikator yang melanggar.

“Sudah tidak ada lagi waktunya bagi aplikator untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk menawar aturan tersebut,” kata Lily.

Selain itu, Lily mendesak pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur hubungan kemitraan pengemudi angkutan online. SPAI meminta beleid itu mengatur hubungan kerja sesuai Undang-undang  Ketenagakerjaan. Sebab, menurut dia, akar permasalahan selama ini adalah aplikator tidak mengakui pengemudi sebagai pekerja.

“Dengan modus status mitra, aplikator mengeruk profit dengan mengeksploitasi driver (ojol) yang bekerja melebihi 8 jam kerja tanpa uang lembur,” ujar Lily.

Lily juga mengatakan, kondisi kerja yang dianggap tidak layak itu semakin buruk bagi pengemudi angkutan online perempuan. Sebab mereka tidak mendapat hak cuti haid, melahirkan, keguguran, dan menyusi. “Otomatis, mereka kehilangan pendapatannya karena dianggap tidak bekerja lantaran statusnya hanya mitra,” ucapnya.

Tempo berupaya menggali informasi lebih lanjut mengenai tindaklanjut Kemenhub atas  aduan SPAI soal dugaan pelanggaran aplikator. Namun Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, belum memberikan jawaban.

Baca juga: Nasib Mengenaskan Pengemudi Ojol: Kenaikan Tarif Tak Terasa, Kian Terhimpit Potongan Komisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

4 jam lalu

Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

Selain pengemudi ojol, nelayan juga turut menjadi sasaran penerima bansos berupa BLT UMKM yang akan cair mulai bulan Oktober mendatang.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

22 jam lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

1 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.


Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

1 hari lalu

Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

Di Benoa Bali sudah ada kapal selam wisata yang beroperasi di perairan Padang Bai dengan nama Submarine Odissey.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

Tauhid Ahmad menyebutkan pemerintah belum menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena untuk menahan inflasi.


Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

2 hari lalu

Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

Kementerian Perhubungan sebelumnya menunda pelaksanaan aturan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan.


Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Juru bicara Kemenhub mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

Berita terpopuler pada Kamis, 22 September 2022, dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tantangan fiskal usai pandemi.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

2 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.