UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Efektifkah Menghilangkan Peretasan?

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Beberapa hal yang mendasar itu di antaranya hak subyek data pribadi atau hak orang perseorangan, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban dalam pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan disahkannya UU PDP merupakan tonggak sejarah baru sektor digital di Indonesia. "Sejak disampaikan rancangan UU PDP pada 24 Januari 2020 lalu oleh presiden kepada ketua DPR RI, kami telah bahu-membahu menyelesaikan sebanyak 371 daftar invetarisasi masalah atau DIM," ujar dia, kemarin.

Panjangnya pembahasan yang dilalui agar bisa menghasilkan Undang-undang yang substantif dan komperhensif. "Belum tentu dia sempurna namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu perkembangan teknologi dan perubahan di masyarakat," kata Johnny Plate.

UU PDP, menurut dia, disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat. Jadi, Undang-undang itu berlaku pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik perseorangan maupun korporasi, pihak pemerintah dan swasta. Khususnya untuk institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Adapun lembaga PDP, kini berada langsung di bawah lembaga presiden. Hal itu sesuai dengan pasal 58 sampai 60 UU PDP. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada presiden juga sebagai pengejawantahan sistem presidensial di Indonesia. 

Johnny mengatakan, UU Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, sektor privat, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk terus ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan beleid itu. "Menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia."

KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Bank Syariah Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Apa Syaratnya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

3 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.


Elon Musk Gaet Hacker Pembobol iPhone untuk Magang di Twitter, Apa Misinya?

12 hari lalu

Elon Musk Gaet Hacker Pembobol iPhone untuk Magang di Twitter, Apa Misinya?

Elon Musk kini justru menggaet George Hotz, seorang hacker yang dikenal sebagai orang pertama yang membobol iPhone pada 2007. Apa tugasnya?


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

13 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Soal Harga Set Top Box Mahal, Johnny Plate: Bukan Kewenangan Kominfo

13 hari lalu

Soal Harga Set Top Box Mahal, Johnny Plate: Bukan Kewenangan Kominfo

Menkominfo Johnny Plate mengatakan bahwa Kementeriannya tidak memiliki wewenang mengendalikan harga Set Top Box di pasaran.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

13 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

13 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.


Government-backed Attacker Alert dari Facebook untuk Ainun Najib, Apa Artinya?

18 hari lalu

Government-backed Attacker Alert dari Facebook untuk Ainun Najib, Apa Artinya?

Ainun Najib, mengabarkan dirinya mendapatkan peringatan dari pusat bantuan Facebook mengenai percobaan serangan kepada akun miliknya


Jokowi Pimpin KTT G20: Kebocoran Data Digital Rugikan Ekonomi Global USD 5 Triliun

20 hari lalu

Jokowi Pimpin KTT G20: Kebocoran Data Digital Rugikan Ekonomi Global USD 5 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan tiga tujuan trasformasi digital yang harus dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Terkini Bisnis: Jokowi Bicara Mantra di KTT G20, SKK Migas Akui Kecolongan Shell Cabut dari Masela

21 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Bicara Mantra di KTT G20, SKK Migas Akui Kecolongan Shell Cabut dari Masela

Berita terkini pada petang hari ini dimulai dari Presiden Jokowi yang mengingatkan negara-negara agar belajar dari pandemi Covid-19.


Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

21 hari lalu

Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Mira Tayyiba mengatakan keamanan siber bukan menjadi mandat dalam ekonomi digital.