UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Efektifkah Menghilangkan Peretasan?

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, sangsi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP bakal langsung menghilangkan peretasan data. Sebab, tanpa adanya beleid itu, sebenarnya peretas dapat langsung dihukum berat sesuai kesalahannya. 

“Peretas yang menjalankan aktivitasnya semuanya tahu tindakannya melanggar hukum dan jika tertangkap konsekuensi hukum menanti mereka,” kata Alfons dalam pesan pendek, Rabu, 21 September 2022.

Pernyataan Alfons menanggapi disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi Undang-undang. Pengesahan itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 20 September 2022. 

Namun begitu, ia berharap UU tersebut dapat mengurangi kebocoran data karena adanya ancaman sanksi yang jelas bagi pengelola data. Pengelola data juga diharapkan bisa lebih peduli dan baik dalam mengelola datanya. Selain itu, akan ada lembaga khusus untuk mengawasi pengelolaan data pribadi.

Jika lembaga itu bisa menjalankan perannya dengan baik, kata Alfons, akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan pengelolaan data di Indonesia. “Tetapi jika tidak, maka tidak akan memberikan dampak siginifikan pada perbaikan pengelolaan data di Indonesia."

Menurut Alfons, peran mengamankan ranah cyber di Indonesia sebenarnya tidak berubah dan kuncinya masih ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Oleh karena itu, salah satu kunci utama pengamanan data adalah penerapan enkripsi yang baik dan kuat dalam lalu lintas data.

Ia berharap BSSN terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan menetapkan standar pengamanan data yang harus diikuti semua institusi pengelola data. “Lembaga PDP, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat bahu membahu menjalankan perannya dengan baik,” kara Alfons. “Sesuai tupoksinya guna menciptakan ranah cyber yang aman, sehat dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.”

Panitia kerja RUU PDP Komisi 1 DPR RI kemarin telah menyetujui rancangan UU PDP untuk disahkan pada sidang paripurna kemarin. UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. 

Selanjutnya: Johnny Plate mengakui UU ini belum sempurna. 






CekFakta #176 Mengawal Janji UU Perlindungan Data Pribadi

5 jam lalu

CekFakta #176 Mengawal Janji UU Perlindungan Data Pribadi

Sudah sepekan ini, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara resmi diseahkan


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

2 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

2 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

2 hari lalu

Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina buka suara soal dugaan peretasan terhadap ponsel milik Menteri Airlangga Hartarto.


Mabes Polri Menyebut Tidak Ada Anggota Terlibat Peretasan Awak Narasi TV

3 hari lalu

Mabes Polri Menyebut Tidak Ada Anggota Terlibat Peretasan Awak Narasi TV

Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo megatakan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi Narasi TV


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Aditif untuk Mesin dan BBM Pilihan Lab ITB

5 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Aditif untuk Mesin dan BBM Pilihan Lab ITB

Selain hasil uji laboratorium ITB itu, ada juga artikel analisa terhadap peretasan yang dialami para jurnalis Narasi. Diserang pakai spyware?


Hacker Bobol Data 10 Juta Pelanggan Telekomunikasi Australia

6 hari lalu

Hacker Bobol Data 10 Juta Pelanggan Telekomunikasi Australia

Kebocoran data besar-besaran terjadi pada perusahaan telekomunikasi Australia, Optus.


Pakar Telematika Jelaskan Modus Peretasan yang Dialami Narasi

6 hari lalu

Pakar Telematika Jelaskan Modus Peretasan yang Dialami Narasi

Pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat mengatakan modus peretasan yang dialami Narasi kemungkinan bukan berasal dari tautan yang diterima.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

6 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

7 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran