Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G.Plate saat menemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta, 22 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bentuk sanksi yang akan diterapkan pemerintah jika terjadi kebocoran data pribadi yang dikelola oleh pengendali data, termasuk di dalamnya karena serangan hacker. Sanksi ini tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa, 20 September 2022.

"UU PDP ini mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing," kata Johnny Plate di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 20 September 2022.

Dalam UU PDP ini, Johnny mengatakan, salah satu yang menjadi kewajiban dari penyelenggaran sistem elektronik, baik itu pemerintah atau publik maupun privat atau swasta adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi. Kementerian Kominfo akan menjadi pengawas terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di seluruh penyelenggara sistem elektronik itu.

Apabila terjadi insiden kebocoran data pribadi maka yang akan dilakukan Kementerian Kominfo menurut Johnny adalah memeriksa penyelenggara data pribadi apakah mereka telah melaksanakan kepatuhan sistemnya sesuai UU PDP. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

"Bervariasi dari tingkat kesalahan, mulai dari hukuman badan 4 - 6 tahun pidana, maupun hukuman denda dari Rp 4 miliar sampai Rp 6 miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan maka dikenakan sanksi sebesar 2 persen dari total pendapatan tahunannya, dan bervariasi di situ," ujar Johnny.

Apabila ada korporasi, atau orang-orang tertentu yang menggunakan data pribadi secara ilegal, maka sanksinya kata Johnny jauh lebih berat, berupa perampasan seluruh kegiatannya yang terkait dengan manfaat ekonomi atas data yang digunakannya itu. Ini katanya karena perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan kepercayaan publik.






Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

2 hari lalu

Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

Dalam mendukung program migrasi TV digital, Kominfo telah melakukan penghentian siaran TV analog di berbagai daerah. Berikut daftar lengkapnya.


PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

4 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.


Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

4 hari lalu

Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

Smart City ditujukan untuk meningkatkan mobilitas, menciptakan kualitas hidup, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

7 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

8 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


Elon Musk Gaet Hacker Pembobol iPhone untuk Magang di Twitter, Apa Misinya?

12 hari lalu

Elon Musk Gaet Hacker Pembobol iPhone untuk Magang di Twitter, Apa Misinya?

Elon Musk kini justru menggaet George Hotz, seorang hacker yang dikenal sebagai orang pertama yang membobol iPhone pada 2007. Apa tugasnya?


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

13 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Soal Harga Set Top Box Mahal, Johnny Plate: Bukan Kewenangan Kominfo

13 hari lalu

Soal Harga Set Top Box Mahal, Johnny Plate: Bukan Kewenangan Kominfo

Menkominfo Johnny Plate mengatakan bahwa Kementeriannya tidak memiliki wewenang mengendalikan harga Set Top Box di pasaran.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

13 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

13 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.