TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menilai bahwa proses seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2022—2027 kurang menjadi perbincangan, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Padahal, proses itu sangat krusial karena menentukan nasib keuangan negara.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa gaung proses seleksi anggota BPK seringkali kurang terdengar, termasuk dalam seleksi periode 2022—2027. Menurutnya, tanpa perbincangan yang sampai kepada publik, proses itu tiba-tiba sudah memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Fit and proper test anggota BPK akan digelar Komisi XI pada Senin esok hari (hari ini 1 September 2022). Rasanya terkejut mendengar agenda tersebut karena proses seleksi yang dilakukan Komisi XI selama ini nyaris tanpa jejak. Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test," ujar Lucius pada Minggu 18 September 2022.
Dia menilai bahwa DPR sebagai pihak yang menyeleksi pun tidak menggaungkan prosesnya kepada publik sehingga tidak banyak menjadi perbincangan. Hal tersebut dinilai aneh karena DPR merupakan representasi rakyat, tetapi proses seleksi anggota BPK seolah tidak benar-benar sampai kepada rakyat.
Lucius mencurigai 'sepinya' proses seleksi anggota BPK oleh DPR sebagai kesengajaan, berkaca dari beberapa proses pemilihan anggota BPK sebelumnya. Terdapat motif politis jika memang DPR sengaja tidak menggaungkan proses seleksi itu.
"Hasil akhir berupa keterpilihan anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik," ujarnya.
Lucius menilai bahwa proses seleksi itu sangat menentukan kredibilitas kinerja BPK. Menurutnya, selama ini kredibilitas hasil audit BPK kerap diragukan, terlebih muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekadar demi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, mumpung agenda fit and proper test masih sehari lagi, Formappi berharap agar semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan anggota BPK besok (hari ini)," ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
