Deretan Kritik BLT BBM: Tidak Merata hingga Seperti Obat Bius

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis 8 September 2022. PT Pos Indonesia (Persero) setempat membagikan BLT kepada 16.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Malang dengan rincian BLT BBM Rp300ribu per KPM per dua bulan dan BPNT Rp200 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta -Sejak tanggal 1 September lalu, pemerintah sudah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT BBM) bagi masyarakat kelompok penerima manfaat. Bantuan sosial atau bansos tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah memutuskan akan memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan dalam tiga bentuk yaitu BLT, bantuan untuk pekerja berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan, dan subsidi transportasi.

Selain itu, bantuan juga akan diberikan pada 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp9,6 triliun.

Di samping manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak, ada pula banjir kritik yang diberikan oleh berbagai pengamat atau ekonom terhadap hadirnya BLT BBM ini. Berikut telah terangkum dari hasil laporan Tempo.

Nominalnya Terlalu Kecil

Kritik pertama datang dari seorang ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov yang menilai bahwa pemberian bansos BBM belum solutif. Pasalnya, nominal yang diberikan pemerintah sangat kecil.

“Bansos yang Rp150.000 itu kalau dirata-rata, sehari hanya dapat Rp5.000 untuk satu rumah tangga,” ujar Abra kepada Tempo, Minggu, 4 September 2022.

Perlunya Bantuan Dana Lain

Adapun menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira yang mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan bantuan BLT atau Program Keluarga Harapan (PKH) saja terkait kenaikan harga ini. Misalnya dalam bantuan UMKM pun perlu diberikan dana kompensasi seperti bunga kredit usaha rakyat atau KUR dinaikkan dua kali lipat.

"Jika harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," ujarnya saat dihubungi Tempo, pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Pemberian yang Tidak Merata

Selain itu, Bhima juga menilai tambahan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil. Ia pun menyayangkan bahwa pemerintah hanya berfokus terhadap bantuan kelompok orang miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah.

"Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM," ujarnya saat dihubungi, pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Sementara Abra menilai bahwa masih banyak yang membutuhkan, salah satunya kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Contohnya bantuan yang hanya menyasar sektor pekerja dengan gaji Rp3,5 juta per bulan atau UMR. Mereka dengan gaji sedikit di atas UMR juga tidak mendapatkan bantuan.

“Misal UMR Rp 3,5 juta tapi gajinya Rp3,7 juta. Mereka mengalami inflasi tapi tidak mendapat bantuan,” katanya

Pendataan dan Kecepatan Pemberian BLT

Permasalahan selanjutnya yang menurut Bhima menjadi permasalahan adalah persoalan kecepatan pencairan dana tersebut. Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100 persen cair, maka efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Menurutnya jika kenaikan harga BBM terjadi pada awal September, setidaknya tanggal yang ideal untuk bansos cair seluruhnya ketika Agustus akhir.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM sebesar Rp600 ribu secara berkala ini perlu dimaklumi. Hal ini disebabkan karena terdapat jumlah masyarakat yang menerima bantuan.

"Ya kan yang kita bagikan ini 20.600.000. Jumlah seperti itu ga mungkin lah kita 100 persen benar, ya pasti ada yang 1,2,3 yang tidak tepat, karena memang yang dibagikan itu jumlahnya cukup banyak sekali," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 September 2022.

Hanya Sebagai Obat Bius

Kritik juga datang dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon yang khawatir akan terjadi inflasi mencapai 6-8 persen. Menurutnya dengan hal itu akan membuat para pedagang terdampak juga.

Dengan demikian, IKAPPI meminta agar pemerintah lebih mempertimbangkan kebijakan secara lebih logis dan matang, serta cerdas dan substantif. Selain itu, IKAPPI berharap pemerintah tidak hanya menggunakan populis.

“Kebijakan BLT dalam praktiknya hanya seperti menjadi obat bius sementara bagi masyarakat. Setelah BLT selesai lantas apa solusi untuk masyarakat?” ucapnya. 

Tidak Berpengaruh Pada Elektabilitas Parpol

Melansir Antaranews, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI Karyono Wibowo bahwa ke kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, sampai memberikan BLT tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai politiknya. Menurutnya, kebijakan ini bukanlah sebagai permainan suatu partai politik atau parpol.

Bukan Satu-satunya Variabel Suara

Lalu, ia pun memberi contoh ketika kenaikan harga BBM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu memang ada juga bantuan BLT BBM, namun hal tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi elektabilitas dan perolehan suara Partai Demokrat

FATHUR RACHMAN
Baca juga : Ribuan Warga di Jayapura Terima BLT BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

 






Ribuan Pekerja di Industri Sepatu Tangerang Kena PHK, Begini Faktanya

1 jam lalu

Ribuan Pekerja di Industri Sepatu Tangerang Kena PHK, Begini Faktanya

Ribuan pekerja di industri sepatu Tangerang, Banten terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bagaimana faktanya?


Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

20 jam lalu

Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

Daftar harga beras per Februari 2023 menurut BPS, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

1 hari lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

1 hari lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

1 hari lalu

Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (year on year/ YoY).


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

1 hari lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

Direktur Celios menanggapi nama Sri Mulyani Indrawati yang diisukan masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI).


Ramalan Nostradamus 2023: dari Inflasi, Bencana Alam, Hingga Perang

1 hari lalu

Ramalan Nostradamus 2023: dari Inflasi, Bencana Alam, Hingga Perang

Berikut ramalan Nostradamus 2023, mulai dari inflasi ekstrem, bencana di Mars, hingga kerusuhan sipil di dunia


PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

2 hari lalu

PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

PayPal mengumumkan bakal meakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya. Ini fakta-fakta dan penyebab PHK karyawan PayPal.