Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Kritik BLT BBM: Tidak Merata hingga Seperti Obat Bius

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis 8 September 2022. PT Pos Indonesia (Persero) setempat membagikan BLT kepada 16.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Malang dengan rincian BLT BBM Rp300ribu per KPM per dua bulan dan BPNT Rp200 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis 8 September 2022. PT Pos Indonesia (Persero) setempat membagikan BLT kepada 16.151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Malang dengan rincian BLT BBM Rp300ribu per KPM per dua bulan dan BPNT Rp200 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejak tanggal 1 September lalu, pemerintah sudah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT BBM) bagi masyarakat kelompok penerima manfaat. Bantuan sosial atau bansos tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah memutuskan akan memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan dalam tiga bentuk yaitu BLT, bantuan untuk pekerja berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan, dan subsidi transportasi.

Selain itu, bantuan juga akan diberikan pada 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp9,6 triliun.

Di samping manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak, ada pula banjir kritik yang diberikan oleh berbagai pengamat atau ekonom terhadap hadirnya BLT BBM ini. Berikut telah terangkum dari hasil laporan Tempo.

Nominalnya Terlalu Kecil

Kritik pertama datang dari seorang ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov yang menilai bahwa pemberian bansos BBM belum solutif. Pasalnya, nominal yang diberikan pemerintah sangat kecil.

“Bansos yang Rp150.000 itu kalau dirata-rata, sehari hanya dapat Rp5.000 untuk satu rumah tangga,” ujar Abra kepada Tempo, Minggu, 4 September 2022.

Perlunya Bantuan Dana Lain

Adapun menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira yang mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan bantuan BLT atau Program Keluarga Harapan (PKH) saja terkait kenaikan harga ini. Misalnya dalam bantuan UMKM pun perlu diberikan dana kompensasi seperti bunga kredit usaha rakyat atau KUR dinaikkan dua kali lipat.

"Jika harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," ujarnya saat dihubungi Tempo, pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Pemberian yang Tidak Merata

Selain itu, Bhima juga menilai tambahan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil. Ia pun menyayangkan bahwa pemerintah hanya berfokus terhadap bantuan kelompok orang miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah.

"Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM," ujarnya saat dihubungi, pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Sementara Abra menilai bahwa masih banyak yang membutuhkan, salah satunya kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Contohnya bantuan yang hanya menyasar sektor pekerja dengan gaji Rp3,5 juta per bulan atau UMR. Mereka dengan gaji sedikit di atas UMR juga tidak mendapatkan bantuan.

“Misal UMR Rp 3,5 juta tapi gajinya Rp3,7 juta. Mereka mengalami inflasi tapi tidak mendapat bantuan,” katanya

Pendataan dan Kecepatan Pemberian BLT

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Permasalahan selanjutnya yang menurut Bhima menjadi permasalahan adalah persoalan kecepatan pencairan dana tersebut. Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100 persen cair, maka efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Menurutnya jika kenaikan harga BBM terjadi pada awal September, setidaknya tanggal yang ideal untuk bansos cair seluruhnya ketika Agustus akhir.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM sebesar Rp600 ribu secara berkala ini perlu dimaklumi. Hal ini disebabkan karena terdapat jumlah masyarakat yang menerima bantuan.

"Ya kan yang kita bagikan ini 20.600.000. Jumlah seperti itu ga mungkin lah kita 100 persen benar, ya pasti ada yang 1,2,3 yang tidak tepat, karena memang yang dibagikan itu jumlahnya cukup banyak sekali," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 September 2022.

Hanya Sebagai Obat Bius

Kritik juga datang dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon yang khawatir akan terjadi inflasi mencapai 6-8 persen. Menurutnya dengan hal itu akan membuat para pedagang terdampak juga.

Dengan demikian, IKAPPI meminta agar pemerintah lebih mempertimbangkan kebijakan secara lebih logis dan matang, serta cerdas dan substantif. Selain itu, IKAPPI berharap pemerintah tidak hanya menggunakan populis.

“Kebijakan BLT dalam praktiknya hanya seperti menjadi obat bius sementara bagi masyarakat. Setelah BLT selesai lantas apa solusi untuk masyarakat?” ucapnya. 

Tidak Berpengaruh Pada Elektabilitas Parpol

Melansir Antaranews, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI Karyono Wibowo bahwa ke kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, sampai memberikan BLT tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai politiknya. Menurutnya, kebijakan ini bukanlah sebagai permainan suatu partai politik atau parpol.

Bukan Satu-satunya Variabel Suara

Lalu, ia pun memberi contoh ketika kenaikan harga BBM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu memang ada juga bantuan BLT BBM, namun hal tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi elektabilitas dan perolehan suara Partai Demokrat

FATHUR RACHMAN
Baca juga : Ribuan Warga di Jayapura Terima BLT BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

Tim hukum Ganjar-Mahfud mengusulkan kehadiran Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Pembangunan Manusia dan Keluarga dalam persidangan di MK.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

2 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

2 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Jokowi disebut fokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah dimana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019.


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

2 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.