Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menunjukkan bukti setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya clean and good goverment. Cara ini juga diharapkan mampu membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas. Di instansi pemerintahan, hal tersebut konkretnya dilakukan dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara). 

Apa Itu LHKPN? 

Dasar hukum LHKPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 5 UU tersebut menyebutkan sejumlah kewajiban penyelenggara negara, di antaranya "bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat"; serta "melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”. 

  1. Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  3. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  4. Menteri;
  5. Gubernur;
  6. Hakim;
  7. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  8. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa Bedanya dengan LHKASN? 

Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian dari ASN menjadi salah satu sasaran utama program pencegahan korupsi. Untuk itu, di awal 2015 diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Instansi Pemerintah. 

Jadi, LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib LHKASN. Artinya, mengutip situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setiap ASN wajib menyampaikan harta kekayaannya baik melalui LHKPN maupun LHKASN. 

Dirangkum dari bappeda.ntbprov.go.id, perbedaan LHKPN dan LHKASN secara garis besar terangkum sebagai berikut: 

  1. Subjek 

Berdasarkan subjeknya, LHKPN diwajibkan untuk pejabat negara dan pejabat strategis. Serta, pejabat yang potensial atau rawan tindak pidana KKN. Sementara LHKASN, diwajibkan bagi seluruh ASN selain berkewajiban LHKPN. 

  1. Tujuan Penyampaian 

LHKPN disampaikan dan dikelola oleh KPK melalui situs elhkpn.kpk.go.id yang bisa diakses secara transparan dan terbuka oleh publik. Sedangkan LHKASN, ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah. 

  1. Lampiran Bukti 

Penyampaian harta kekayaan LHKPN ke KPK wajib melampirkan bukti. Sementara itu, dalam LHKASN tidak diwajibkan untuk melampirkan bukti terkait. 

  1. Waktu Penyampaian 

LHKPN disampaikan dalam kurun waktu dua bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan. Berbeda dengan LHKPN, pada LHKASN disampaikan pada kurun waktu satu bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan. 

HARIS SETYAWAN 

Baca: 6 Sanksi dan Hukum bagi PNS yang Tak Melaporkan Harta Kekayaan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

1 hari lalu

Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

Polda Sulsel memberikan penjelasan soal video anggota Polres Tana Toraja yang meminta Kapolri menindak tegas dugaan praktik KKN di institusi Polri.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

4 hari lalu

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap salah satu modus pembobolan rekening bank.


Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

4 hari lalu

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

Kupas harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono versi LHKPN sejak 2015. Terakhir bertambah menjadi Rp 5,52 miliar. Begini rinciannya.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

5 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

5 hari lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

9 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

11 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

13 hari lalu

Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

Kepanikan mewarnai gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok saat gempa Cianjur terjadi pada Senin siang 21 November 2022.


Kegiatan KKN Mahasiswa UGM Akan Sampai ke Namibia di Afrika?

13 hari lalu

Kegiatan KKN Mahasiswa UGM Akan Sampai ke Namibia di Afrika?

Ada alasan kenapa UGM pertimbangkan kirim mahasiswa KKN ke Namibia. Berikut ini penjelasannya.