TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan telah memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi. Hal itu guna memastikan subsidi bisa tepat sasaran.
"Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 17 September 2022.
Menurutnya, digitalisasi membuat koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan langsung terhubung dengan platform MyPertamina. Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos, kata dia, telah selesai.
"Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo," kata Teten. Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.
Ia menjelaskan portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asisten Deputi sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.
Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, menurutnya dapat mendukung aktivasi platform MyPertamina di SPBU Pertamina Nelayan Cilacap. Sehingga ia berharap penyaluran BBM Solar bersubdi dapat tepat sasaran.
Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital. "Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat," ucapnya.
Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, Teten pun memastikan kementeriannya akan membantu pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir. "Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama," ujar Teten.
Lebih jauh, ia berujar dalam Undang-undang Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan atau TPI sudah boleh dikelola koperasi. Sebab nelayan dan TPI sudah berkoperasi, maka menurut Teten koperasinya harus sehat.
Ia mengungkapkan dalam ekosistem bisnis seperti ini, koperasi nelayan harus mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. "Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)" katanya.
Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar tradisional dan yang untuk pasar modern atau ekspor. Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut.
Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.
Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.
Menurut Erick program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi. "Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya," kata Erick.
Selain itu, menurut Erick nantinya ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha istri nelayan yang akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). Jadi, kata Erick, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan akan didukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar.
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN. "Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi," kata Nicke.
Pertamina mencatat ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. Khusus di Cilacap, tuturnya, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo.
Menurut Nicke, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di MyPertamina sebanyak 1.000 orang. "Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya," kata Nicke.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
