Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Ojek online Maxim. Foto : Maxim

TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online atau ojol di lingkup pemerintah kota. Surat bernomor 511/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022 merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ramdhan pada 13 September 2022.

“Dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Non Aparatur Sipil Negara (Laskar Pelangi), dan Pengawai Badan Usaha mIlik Daerah (BUMD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk mengunduh aplikasi penyedia jasa online di handphone masing-masing,” tertulis dalam surat erdaran yang ditandatangi oleh Ramdhan pada 15 September 2022.

Dalam surat edaran itu juga tertulis bahwa setiap Selasa pada hari kerja meminta agar pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar menggunakan jasa trasportasi online pada jam kerja, baik menuju ke atau dari kantor. Termasuk juga perihal operasional lainnya.

Selain itu pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar juga diminta untuk melakukan swafoto bersama pengemudi ojek online dengan memperlihatkan atribut seperti jaket atau ID Card yang dikirimkan ke atasan langsung atau ke bagian kepegawaian. Hal itu dilakukan untuk pengendalian inflasi dan pengurangan panggunaan bahan bakar minyak atau BBM.

Menanggapi surat edaran itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar. “Langkah itu sangat positif sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap para pengemudi ojek online,” ujar dia melalui pesan pendek pada Sabtu, 17 September 2022.

Menurut Igun, langkah tersebut juga bisa mengurangi beban penggunaan BBM dari para PNS, ASN dan pegawai lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam beraktifitas. “Hal ini patut menjadi contoh bagi pemerintahan wilayah lainnya. Itu mencontohkan hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pengemudi ojek daring,” kata Igun.

Baca Juga: Sepekan Tarif Ojol Naik, 572 Pengemudi Adukan Aplikator yang Langgar Aturan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

3 jam lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

7 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

7 jam lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

23 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

1 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

1 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

2 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

2 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

4 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

5 hari lalu

Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut di Jakarta, wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur.