LKPP Klaim Produk UKM Dominasi E-katalog Belanja Barang dan Jasa Pemerintah

Logo LKPP.

TEMPO.CO, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan produk darj penyedia atau pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada belanja pemerintah,” kata Anas lewat keterangannya di Jakarta, Jumat 16 September 2022.

Sesuai arahan Presiden, lanjutnya, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini jumlah penyedia/pelaku UKM sebesar 16.432 telah melampaui jumlah penyedia non-UKM sebesar 7.136 badan usaha. Artinya, kata dia, pelaku UKM yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69 persen dari total pelaku usaha di e-Katalog.

Sesuai arahan Presiden, imbuh Anas, LKPP juga telah melakukan pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya.

“Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” ujar Anas.

Diketahui LKPP melakukan transformasi untuk mempercepat penayangan produk di e-Katalog untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.

Transformasi dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan belanja pemerintah semakin terdigitalisasi dan pro Produk Dalam Negeri (PDN) serta Usaha Mikro-Kecil (UMK) dan koperasi.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di LKPP dan kepada setiap pimpinan LKPP dari waktu ke waktu yang telah meletakkan fondasi program secara berkelanjutan, sehingga LKPP bisa terus bertransformasi menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional,” ujar Anas.

Anas menyampaikan, LKPP membuat sejumlah terobosan untuk mempermudah penayangan produk di e-Katalog melalui pemangkasan tahapan dan pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap saja.

Kebijakan itu mirip dengan mekanisme lokapasar yang memudahkan pelaku usaha dalam menjual produk.

“Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan per 16 September 2023 ini telah menembus 1,13 juta produk. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda,” ujar Anas.

Sebelumnya dalam setahun di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditargetkan tayang sebesar 95.000 produk di e-Katalog pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, berarti telah melampaui target di RKP.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

13 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Sandiaga Optimistis KEK Morotai Mampu Bangkitkan Ekonomi: Target 4 Ribu Lapangan Kerja

1 hari lalu

Sandiaga Optimistis KEK Morotai Mampu Bangkitkan Ekonomi: Target 4 Ribu Lapangan Kerja

Sandiaga Uno optimistis keberadaan KEK Morotai mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.


Biaya Hidup di Inggris Naik Jadi Momok Black Friday

2 hari lalu

Biaya Hidup di Inggris Naik Jadi Momok Black Friday

Pelaku retail di Inggris berharap pembeli membludak di momen Black Friday meski biaya hidup sedang tinggi


Sejarah Black Friday, Hari Diskon Belanja Terbesar yang Bermula di Amerika Serikat

2 hari lalu

Sejarah Black Friday, Hari Diskon Belanja Terbesar yang Bermula di Amerika Serikat

Black Friday merupakan hari perayaan berbelanja terbesar dari Amerika Serikat, tahun ini Black Friday dirayakan pada 25 November.


Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

3 hari lalu

Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

Teten Masduki mengatakan pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga mendapat tugas Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.


Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Peniris dan Penjernih Jelantah

3 hari lalu

Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Peniris dan Penjernih Jelantah

Alat buatan mahasiswa UGM tersebut mudah digunakan dan membantu UMKM yang memproduksi kerupuk untuk meningkatkan daya tahan serta kualitas kerupuk.


Bos PLN Pamer Belanjakan Anggaran Rp 200 Triliun untuk Industri Lokal

4 hari lalu

Bos PLN Pamer Belanjakan Anggaran Rp 200 Triliun untuk Industri Lokal

PLN telah membelanjakan anggaran Rp 200 triliun untuk membeli produk lokal dari total alokasi Rp 300 triliun.


Sandiaga Uno Ajak UMKM Kuliner Naik kelas

4 hari lalu

Sandiaga Uno Ajak UMKM Kuliner Naik kelas

Sandiaga Uno mencontohkan pengalamannya menjadi pengusaha. Awalnya cuma 3 pegawai, 25 tahun kemudian sudah punya 30 ribu pegawai.


Belanja PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM

4 hari lalu

Belanja PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM

Sekitar 4.356 UMKM terlibat dalam rantai pasok PLN.


Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

4 hari lalu

Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur mandiri menggunakan produk dalam negeri.