Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LKPP Klaim Produk UKM Dominasi E-katalog Belanja Barang dan Jasa Pemerintah

image-gnews
Logo LKPP.
Logo LKPP.
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan produk darj penyedia atau pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada belanja pemerintah,” kata Anas lewat keterangannya di Jakarta, Jumat 16 September 2022.

Sesuai arahan Presiden, lanjutnya, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini jumlah penyedia/pelaku UKM sebesar 16.432 telah melampaui jumlah penyedia non-UKM sebesar 7.136 badan usaha. Artinya, kata dia, pelaku UKM yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69 persen dari total pelaku usaha di e-Katalog.

Sesuai arahan Presiden, imbuh Anas, LKPP juga telah melakukan pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya.

“Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” ujar Anas.

Diketahui LKPP melakukan transformasi untuk mempercepat penayangan produk di e-Katalog untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.

Transformasi dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan belanja pemerintah semakin terdigitalisasi dan pro Produk Dalam Negeri (PDN) serta Usaha Mikro-Kecil (UMK) dan koperasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di LKPP dan kepada setiap pimpinan LKPP dari waktu ke waktu yang telah meletakkan fondasi program secara berkelanjutan, sehingga LKPP bisa terus bertransformasi menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional,” ujar Anas.

Anas menyampaikan, LKPP membuat sejumlah terobosan untuk mempermudah penayangan produk di e-Katalog melalui pemangkasan tahapan dan pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap saja.

Kebijakan itu mirip dengan mekanisme lokapasar yang memudahkan pelaku usaha dalam menjual produk.

“Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan per 16 September 2023 ini telah menembus 1,13 juta produk. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda,” ujar Anas.

Sebelumnya dalam setahun di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditargetkan tayang sebesar 95.000 produk di e-Katalog pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, berarti telah melampaui target di RKP.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

6 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

8 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

9 jam lalu

KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

Kehadiran koperasi dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial.


Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

10 jam lalu

Petugas melakukan pengecekan saat membongkar daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Sebanyak 18.000 ton daging kerbau tersebut didatangkan untuk memenuhi cadangan stok daging nasional guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang permintaannya relatif cukup tinggi. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

Asosiasi Impor Daging Indonesia ajukan permohonan izin impor daging kerbau. Berjanji bisa menjual di bawah HET.


Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

10 jam lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal adanya keluhan masyarakat tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 soal pengaturan impor salah satunya mengatur barang bawaan dari luar negeri maksimal 2 buah.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

15 jam lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

1 hari lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

1 hari lalu

Petugas menurunkan sapi impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

Kementan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut di Indonesia.


Mas Dhito Berharap Festival Kuno Kini Berdampak Bagi Masyarakat

2 hari lalu

Mas Dhito Berharap Festival Kuno Kini Berdampak Bagi Masyarakat

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1220, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggelar festival Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Festival Kuno Kini.


Bereskan Survei UMKM, Kemenkop Baru Jangkau 13,4 Juta Pelaku Usaha

2 hari lalu

Pegawai DPR saat melihat pameran bazar UMKM Fest dengan tema Wartawan Peduli UMKM di Lobby Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Pameran bazar memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ini diikuti 86 peserta yang menghadirkan berbagai UMKM dengan berbagai produk mulai dari fashion, aksesoris hingga makanan yang diselenggarakan mulai 5 hingga 8 Maret 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bereskan Survei UMKM, Kemenkop Baru Jangkau 13,4 Juta Pelaku Usaha

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah melakukan survei UMKM di seluruh Indonesia.