Pemerintah Ungkap Strategi Kejar Target Perpajakan 2023 yang Tertinggi dalam Sejarah

Petugas pajak melayani warga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Insentif pajak yang periodenya diperpanjang itu mencakup pembebasan PPh 22 Impor, diskon PPh 25, dan PPh final DTP jasa konstruksi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menetapkan target penerimaan perpajakan 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah pun telah menetapkan strategi untuk mengejar target penerimaan itu. 

Demi mengejar target itu, kebijakan penerimaan perpajakan 2023 akan tetap dilakukan melalui reformasi perpajakan. "Yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil," demikian dikutip dari siaran pers Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Jumat, 16 September 2022.

BKF menyatakan, strategi itu akan dilakukan dilakukan pemerintah melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan melalui inovasi layanan. Dengan berbagai upaya reformasi perpajakan, pemerintah memperkirakan rasio perpajakan akan meningkat pada tahun 2023 sehingga dapat memperkuat ruang fiskal..

BKF memastikan, implementasi reformasi perpajakan akan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah akan terus memberikan berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur guna mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Secara garis besar, kebijakan penerimaan perpajakan 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal.

Melalui cara ini, pemerintah optimistis penerimaan perpajakan 2023 akan tumbuh sesuai target, yaitu 5 persen dari outlook APBN 2022 yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun. 

Pada tahun depan, pemerintah memperkirakan keuntungan tiba-tiba atau windfall profit yang diperoleh dari kenaikan harga komoditas tidak setinggi kondisi pada 2022. Ini seiring dengan penurunan harga komoditas. Selain itu, terdapat penerimaan pajak yang tidak berulang pada 2023, seperti melalui penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan akan tumbuh relatif moderat, yang utamanya didorong oleh aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, keberlanjutan reformasi perpajakan, implementasi UU HPP, serta penegakan hukum.

Baca juga: Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak 2023 Harus Dirancang dengan Hati-hati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

21 jam lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


G20 Sepakat Jaga Makro Ekonomi dan Buka Peluang Investasi Negara Berkembang

14 hari lalu

G20 Sepakat Jaga Makro Ekonomi dan Buka Peluang Investasi Negara Berkembang

Draft Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Indonesia telah disepakati oleh forum pada Rabu, 16 November 2022.


Sri Mulyani Sebut Perekonomian RI Jauh Lebih Menguntungkan dari Negara Lain, Begini Penjelasannya

19 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Perekonomian RI Jauh Lebih Menguntungkan dari Negara Lain, Begini Penjelasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kondisi perekonomian Indonesia lebih menguntungkan ketimbang sejumlah negara lain.


Komentari IMF, Didik Rachbini Kritik Bunga Pinjaman Indonesia Setara dengan Bangladesh

25 hari lalu

Komentari IMF, Didik Rachbini Kritik Bunga Pinjaman Indonesia Setara dengan Bangladesh

Didik Rachbini menjelaskan penyebab bunga pinjaman pemerintah Indonesia atau sovereign borrowing costs dianggap IMF sudah terlalu tinggi.


Prediksi Suku Bunga The Fed hingga Naik 5 Persen Awal 2023, Goldman Sachs Sebut Tiga Penyebab

30 hari lalu

Prediksi Suku Bunga The Fed hingga Naik 5 Persen Awal 2023, Goldman Sachs Sebut Tiga Penyebab

Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve akan menaikkan suku bunga hingga 5 persen.


Bank Indonesia Buka 2 Lowongan Kerja Posisi Manajer Bidang Perpajakan, Terbuka untuk Lulusan S1

38 hari lalu

Bank Indonesia Buka 2 Lowongan Kerja Posisi Manajer Bidang Perpajakan, Terbuka untuk Lulusan S1

Bank Indonesia membuka lowongan kerja untuk dua posisi manajer.


Kemenkeu: Dana Transisi Energi Bukan Hanya Pemerintah Yang Menanggung

40 hari lalu

Kemenkeu: Dana Transisi Energi Bukan Hanya Pemerintah Yang Menanggung

Kemenkeu menegaskan kebutuhan dana untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060 tak ditanggung pemerintah Indonesia saja


Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kerangka Kecukupan Modal

48 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kerangka Kecukupan Modal

Sri Mulyani mengatakan dunia tengah mengalami peningkatan volatilitas pasar yang membawa ancaman besar terhadap stabilisasi pasar keuangan.


Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

55 hari lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

55 hari lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?