138 Alumni Penerima Beasiswa Tidak Pulang, Ini Rencana LPDP dengan Dirjen Imigrasi

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memantau para penerima beasiswanya untuk memenuhi kontrak agar kembali ke Indonesia seusai studi di luar negeri. Jika tidak kembali, mereka harus mengembalikan uang beasiswa atau berurusan dengan penagih utang negara.

Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto menjelaskan bahwa dalam pendaftaran awal, para calon penerima beasiswa menyampaikan rencana studi dan pengabdiannya ketika kembali ke Indonesia. Mereka pun menandatangani kontrak yang di antaranya berisi kesediaan untuk kembali ke Indonesia setelah studi selesai.

Para penerima beasiswa LPDP wajib kembali ke Indonesia dan mengabdi dengan perhitungan waktu 2N+1. Artinya, jika masa studi di luar negeri adalah dua tahun (untuk jenjang magister), maka mereka harus kembali dan mengabdi di Indonesia minimal lima tahun.

"Kalau toh mereka sudah lulus dan belum kembali dalam waktu 90 hari kami kasih peringatan, peringatan pertama, kemudian 30 hari berikutnya baru kami kasih sanksi. Nah, itu selalu kami lakukan," ujar Andin dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran DPR, Senin 12 September 2022. 

Selama ini, dari 15.000 penerima beasiswa (awardee) LPDP, sebagian besar telah kembali ke Indonesia. Andin sudah memberikan peringatan kepada 175 alumni agar kembali ke Indonesia, sebagian telah kembali, dan masih ada 138 awardee yang masih berada di luar negeri.

"Kami monitor terus," katanya.

Andi menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan pemberian beasiswa kepada awardee LPDP yang belum lulus setelah ketentuan periode waktu, misalnya di atas empat tahun untuk jenjang doktoral. Hal tersebut menjadi langkah agar penerima beasiswa berkomitmen terhadap penggunaan uang negara.

Adapun, terdapat kasus awardee LPDP yang tidak kembali ke Indonesia karena menikah dengan orang asing dan menetap di luar negeri. Andin menyebut bahwa penerima beasiswa itu wajib mengembalikan semua biaya kepada negara, karena mereka tidak memenuhi kontrak saat menerima beasiswa LPDP.

"Kalau nanti tidak mengembalikan, kalau ada masanya tertentu nanti kami serahkan ke Dirjen Kekayaan Negara [Kemenkeu] sebagai panitia piutang dan lelang, sudah ada satu yang kami sampaikan ke sana. Jadi, itu sudah urusannya nanti dengan Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dengan Polri, dan itu sudah menjadi piutang negara," ujarnya.

Andin menyebut bahwa dari 138 awardee yang masih berada di luar negeri itu, 137 lainnya masih dalam tahap persuasi, negosiasi, dan pemberian peringatan untuk pulang. 

Secara keseluruhan, Andin menyebut bahwa hanya 0,09 persen penerima beasiswa LPDP yang belum kembali ke Indonesia. Dia pun akan bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi dalam melacak para penerima beasiswa yang belum kembali ke tanah air.

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

1 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

2 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Institut Teknologi PLN Terima Mahasiswa Baru Lebih Banyak Tahun Depan

3 hari lalu

Institut Teknologi PLN Terima Mahasiswa Baru Lebih Banyak Tahun Depan

Berikut informasi penerimaan mahasiswa baru, program studi, beasiswa, fasilitas dan sebaran lulusan dari Institut Teknologi PLN.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

3 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

4 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

4 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Pemerintah Prancis Buka Beasiswa Eiffel untuk Mahasiswa S2 dan S3

4 hari lalu

Pemerintah Prancis Buka Beasiswa Eiffel untuk Mahasiswa S2 dan S3

Pendaftaran Beasiswa Eiffel 2023-2024 tidak diajukan secara langsung. Namun, melalui universitas yang dituju. Ini informasi selengkapnya.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

5 hari lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

5 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

5 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.