Rentetan Imbas Kenaikan Tarif Ojol: dari Inflasi, PDB Hingga Jumlah Penduduk Miskin

Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin 21 September 2020. Minimnya pengawasan, pengemudi ojol masih banyak ditemukan berkerumun saat menunggu penumpang. Padahal, Pemprov DKI Jakarta telah membuat larangan ojol dan ojek pangkalan berkumpul lebih dari lima orang serta menjaga jarak sepeda motor minimal dua meter. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan tarif ojol akibat penyesuaian harga BBM diperkirakan akan mendorong inflasi naik hingga 2 persen. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Indef Nailul Huda.

Nailul menjelaskan, selain memicu lonjakan inflasi, kenaikan tarif ojol akan berimbas pada berkurangnya produk domestik bruto (PDB) hingga pertambahan jumlah penduduk miskin. Pasalnya, sektor transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi kedua setelah makanan, minuman dan tembakau.

"Inflasi kita saat ini cukup tinggi di 4,69 persen (Agustus 2022). Adanya kenaikan BBM dan diikuti dengan kenaikan transportasi bisa mengerek inflasi jauh lebih tinggi lagi. Ini yang kita tidak mau," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin, 12 September 2022.

Indef, kata Nailul, telah menghitung jika kenaikan tarif ojol bisa memicu kenaikan inflasi hingga dua persen. Dengan begitu, secara makro akan mengurangi PDB hingga Rp 1,76 triliun dan menyebabkan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094 persen.

Tak hanya itu, kenaikan tarif ojol juga menurunkan pendapatan usaha sebesar 0,0107 persen. "Ada potensi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 14 ribu jiwa dan ada potensi kenaikan jumlah penduduk miskin 0,14 persen," katanya.

Bila kenaikan tarif ojol mendorong kenaikan inflasi nasional hingga 0,5 persen, Nailul memperkirakan PDB berkurang Rp 436 miliar, upah tenaga kerja turun 0,0006 persen, potensi penurunan jumlah tenaga kerja hanya 869 jiwa dan kenaikan jumlah penduduk miskin juga relatif terbatas dengan 0,04 persen.

"Ini yang relatif masih bisa diterima oleh kondisi makro ekonomi kita," katanya.

Oleh sebab itu, menurut Nailul, ketika sebelumnya pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 30-45 persen, berbagai kalangan dengan keras menentangnya karena khawatir inflasi yang imbas meroket dan dampaknya merembet ke semua bidang.

"Kita tidak mau ini terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi kita tinggi dan efek dominonya kemana-mana. Makanya kita minta hitung ulang karena terkait dengan dampak inflasi yang bisa saja terjadi," ujar Nailul.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya mengumumkan kenaikan tarif ojek online sebesar 6-10 persen mulai berlaku sejak kemarin, Ahad, 11 September 2022. Penyesuaian tarif tersebut telah melalui kajian matang agar tidak terlalu mengurangi penumpang ojol, meskipun tarif telah dinaikkan.

ANTARA

Baca: Hari Ini Bantuan Subsidi Upah Rp 600.000 Cair, Cek di bsu.kemnaker.go.id

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Transmart Tutup Permanen 7 Gerai, Pertanda Ekonomi Lesu atau Salah Strategi Bisnis?

55 detik lalu

Transmart Tutup Permanen 7 Gerai, Pertanda Ekonomi Lesu atau Salah Strategi Bisnis?

PT Trans Retail Indonesia atau Transmart menutup tujuh gerainya belakangan ini. Apakah ini pertanda ekonomi lesu atau ada kesalahan strategi bisnis?


Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan Online Dikecualikan

5 jam lalu

Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan Online Dikecualikan

Dishub DKI Jakarta akan mengecualikan ojek online (Ojol) dan taksi online dari penerapan aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)


Bom Waktu Lonjakan Inflasi Tersebab Kelangkaan Minyakita

15 jam lalu

Bom Waktu Lonjakan Inflasi Tersebab Kelangkaan Minyakita

Tak sedikit pedagang mengeluh kesulitan mendapatkan minyak goreng merek Minyakita di berbagai daerah. Hanya akan jadi bom waktu inflasi.


Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

16 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

17 jam lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

21 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

23 jam lalu

Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

Driver ojek online yang aniaya karyawan RamenYa itu terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

1 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

1 hari lalu

Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai aturan tarif ojek online (ojol) selama ini belum berpihak kepada para pengemudi.


Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

1 hari lalu

Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

Polda Metro Jaya menyebut pelat nomor Polri yang terpasang di Toyota Fortuner, yang diduga tabrak lari sopir Ojol di Pulogadung, pelat nomor palsu