TEMPO.CO, Jakarta -Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate yang dibocorkan oleh akun bernama Bjorka di situs breached.to. Menurut Alfons, data tersebut berasal dari data kependudukan.
“Data pribadi Menteri Johnny itu dia dapatkan dari data kependudukan,” ujar dia melalui pesan pendek pada Minggu, 11 September 2022.
Bjorka mempublikasikan data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Bjorka mengklaim telah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan 189 belum dikompres. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to.
Peretasan dan penyebaran data tersebut diduga dilakukan tepat saat Johnny Plate berulang tahun ke-66 pada Sabtu, 10 September 2022. Dikutip melalui akun Twitter @darktracer_int, informasi yang diduga milik politikus Partai Nasional Demokrat itu menampilkan nama dari Johnny Plate beserta gelar sarjana yang dimilikinya yaitu S.E. Bjorka juga memberi keterangan foto tersebut dengan tulisan “Happy birthday”.
Sebelumnya pada 6 September 2022, Bjorka juga membocorkan dan menjual 105 juta data kependudukan. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres dengan format comma-separated values atau CSV. Untuk membuktikan data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.
Alfons juga telah mengecek beberapa data tersebut. “Saya sudah cek beberapa NIK yang diberikan dalam sample database data NIK, yang saya cek valid semua. Dan datanya kemungkinan besar memang data KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena di sana ada informasi TPS,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu malam, 7 September 2022.
Dampaknya bobolnya data ini, Alfons melanjutkan, sama seperti kebocoran data kependudukan. Nantinya pelaku akan mengeksploitasi data kependudukan tersebut. “Bisa dipalsukan KTP-nya untuk buka rekening bodong, dipakai untuk pinjaman online atau pinjol, dan seterusnya,” tutur Alfons.
Tempo sudah mengkonfirmasi soal peretasan data oleh Bjorka ini ke Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, serta Humas Kantor Staf Presiden Yudha Setiawan. Namun hingga berita ini diunggah, pesan pendek yang dikirimkan tersebut belum dibalas.
Baca Juga: Pakar: Masyarakat Hanya Bisa Diam Melihat Kebocoran Data yang Marak Terjadi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
