TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak akan menurunkan daya beli masyarakat. Secara bersamaan, kata dia, Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan berdasarkan aturan omnibus law UU Cipta Kerja, tidak akan ada lagi kenaikan upah pada 2023.
Karena itu, Partai Buruh mengusung tiga isu. Di antaranya penolakan kenaikan harga BBM, penolakan omnibus law, dan kenaikkan upah minimum 2023 sebesar 10 sampai 13 persen. Tiga isu itu, menurutnya merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan klas pekerja.
Said berujar strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan aksi di daerah. Partai Buruh akan melakukan aksi bergelombang dan bergantiap di tiap daerah selama bulan September. Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun titik aksi di daerah adalah di kantor Gubernur, Bupati/Walikota, atau juga kantor DPRD.
Ia mengatakan pada 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh. Lalu pada 12 September, aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersamaan dengan elemen buruh KSPSI AGN. Ia juga merencanakan ada ribuan buruh yang akan ikut berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Selanjutnya pada 13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. Kemudian pada 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kab/kota se-Jawa.
Sedangkan pada 15 September, demostrasi akan dilakukan khusus di Jawa Barat. Sebanyak 27 kabupaten dan Kota menurut Said akan melakukan aksi, di antaranya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bandung.
Lalu pada 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. 20 September, aksi seluruh Jawa Timur dan Sumatera, juga seluruh povinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri.
Pada 22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September, buruh se-Jawa Barat akan berunjuk rasa di Gedung Sate. Menurutnya total demonstran bisa mencapai 30 ribu buruh.
"Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perkuas lagi," tegas Said Iqbal.
Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kab/kota.
Output yang diharapkan dalam aksi daerah itu, kata dia, adalah meminta Gubernur atau Bupati/Walikota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.
"Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," ujar Said.
Output kedua, lanjutnya, meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Ia berharap DPR RI diharapkan bisa membongkar alasan swasta bisa menjual BBM dengan harga lebih murah. Juga soal alasan terjadinya pembiayaan bersubsidi dan apakah ada mafia di penentuan harga BBM. Selain itu juga soal implikasi kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat.
Baca Juga: Harga BBM Bisa Turun, Menteri ESDM: Kalau Harga Minyak Membaik, Insya Allah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
