Banyak Pekerja Tak Punya Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Penyebabnya

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022. Nasabah masih dapat mencairkan dana JHT meski belum menginjak usia 56 tahun sebelum aturan baru diberlakukan. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo membeberkan penyebab masih banyaknya pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah pekerja di Indonesia mencapai 120 juta, dari angka tersebut, 92 juta pekerja memiliki potensi yang harus dilindungi.

Namun, baru 52 juta tenaga kerja yang terdaftar, dan dari 52 juta yang mendaftar baru 32 juta yang aktif membayar. Jika dari 92 juta yang aktif hanya 32 juta pekerja, artinya ada 60-an juta pekerja yang belum terlindungi dan memiliki risiko kecelakaan, menghadapi hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian.

“Kenapa mereka belum bergabung dengan prgram jaminan sosial? Mereka tidak tahu bahwa apa itu jaminan sosial. Mereka enggak tahu bahwa memang setiap pekerjaan itu ada risikonya, jadi poinnya adalah literasinya memang masih rendah,” ujar dia di gedung BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2022.

Selain itu, mereka yang belum memiliki jaminan sosial itu tidak mengetahui apa manfaat prgram jaminan sosial. Menurut Anggoro, mereka belum mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program yakni jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kecelakaan kerja (JKK), beserta berapa iurannya.

Sehingga, Anggoro menambahkan, mereka tidak memiliki bayangan, apakah iurannya mahal atau murah, lalu coverage-nya bagus atau tidak. “Mereka enggak mengetahui program, manfaat, dan juga tidak tahu iurannya, itu yang krusial kita lihat, kenapa kok Bukan Penerima Upah (BPU) tadi itu masih rendah penetrasinya,” tutur Anggoro.

Anggoro juga mengatakan mereka merasa bahwa penghasilannya tidak cukup dan ada kebutuhan yang lebih penting. Namun penting atau tidaknya kebutuhan itu tentu tergantu dengan pemahamannya. Jika mereka mengetahui bahwa risiko pekerjaan itu ada dan tidak bisa dikontrol, pasti akan beranggapan bahwa jaminan sosial itu penting.

“Padahal kalau kita lihat, program yang paling basic JKK, JKM, dan JHT itu hanya Rp 36.800 per orang per bulan, dan itu coverage-nya nanti bisa untuk keluarganya dan beasiswa untuk anaknya,” tutur Anggoro.

Selain itu, pemahaman mendaftar bagi BPU ini juga menjadi penyebab banyaknya pekerja BPU khususnya tidak ikut mendaftar program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. “Nah inilah penyebabnya, literasi yang rendah, pemahaman program dan iuran, dan juga pemahaman mendaftar ini yang menjadi kritikal,” ucap Anggoro.

Baca: Pendaftaran di MyPertamina Minim, Bos Pertamina Ungkap Cara Efektif SPBU Salurkan BBM Subsidi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






BPJS Ketenagakerjaan Semarakan Sail Tidore 2022

6 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Semarakan Sail Tidore 2022

Sail Tidore dijadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri dengan pekerja, karena rata-rata pekerja informal banyak yang belum terlindungi BPJAMSOSTEK.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

2 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan untuk Korban Gempa Cianjur

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan dan Santunan untuk Korban Gempa Cianjur

BPJamsostek sekaligus menyerahkan santunan kepada ahli waris dari 2 orang peserta yang meninggal karena menjadi korban.


Ramai PHK di GoTo dan Ruangguru, Ini Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan hingga Nominalnya

3 hari lalu

Ramai PHK di GoTo dan Ruangguru, Ini Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan hingga Nominalnya

Setiap pekerja yang terdampak PHK dapat mencairkan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.


Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

4 hari lalu

Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

Pelaku industri tekstil diharapkan bisa mencegah PHK. Kalaupun terpaksa PHK, BPJamsostek siap beri JKP.


BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

5 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

Pekerja yang mengklaim JHT dapat dilakukan melalui Jamsostek Mobile maupun Lapak Asik.


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

7 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

8 hari lalu

Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan


Pemprov DKI Lanjutkan Kartu Pekerja Jakarta Warisan Anies Baswedan

9 hari lalu

Pemprov DKI Lanjutkan Kartu Pekerja Jakarta Warisan Anies Baswedan

Pemprov DKI melanjutkan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) warisan Anies Baswedan untuk mendukung peningkatan pekerja ber-KTP DKI


Kadin Sebut PHK Bisa Ditekan dengan Kurangi Hak Pekerja Seperti Berikut

17 hari lalu

Kadin Sebut PHK Bisa Ditekan dengan Kurangi Hak Pekerja Seperti Berikut

Jika kinerja perusahaan melemah, mengurangi upah dan fasilitas pekerja yang sifatnya tidak pokok bisa menjadi pilihan ketimbang PHK.