SPAI: Status Sebagai Mitra Jadi Akar Masalah Kesejahteraan Pengemudi Ojol

Pengemudi ojek online ikut dalam parade MotorGP di Istana Merdeka, Rabu, 16 Maret 2022. Foto: ANTARA / Walda

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan akar persoalan dari sengkarut tarif ojek online adalah status pengemudi ojol yang hanya dijadikan sebagai mitra. 

"Padahal kondisinya tidak setara, sehingga tak seharusnya disebut mitra," ujar Lily saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 September 2022. 

Ia menjelaskan yang diinginkan oleh ojol adalah jaminan kepastian upah yang layak setiap bulannya. Sehingga, ia menuntut pemerintah untuk menetapkan status pengemudi ojol sebagai Pekerja Tetap sesuai UU Ketenagakerjaan. 

Menurutnya, pemerintah dapat belajar dari negara lain yang telah mengatur bahwa ojol berstatus sebagai pekerja tetap, seperti yang terjadi di Eropa dan Malaysia.

Selain itu, ia menuntut agar kesejahteraan driver ojek online perempuan juga diperhatikan. Misalnya berhak untuk mendapatkan cuti haid, melahirkan, maupun keguguran. Sehingga saat cuti, ojol perempuan tidak kehilangan pendapatannya.

"Juga driver supaya tidak diperas tenaganya karena dipaksa kerja lebih dari delapan jam dari pagi hingga malam tanpa uang lembur," kata dia. 

Dengan status sebagai pekerja tetap, pengemudi ojol menurut Lily akhirnya bisa berhak bersuara melalui perundingan bersama dengan perusahaan dalam menentukan aturan terkait kesejahteraan ojol. "Tidak seperti saat ini yang setiap keputusan ditentukan sepihak oleh perusahaan angkutan online," tuturnya. 

Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Taha Syafariel juga mengungkapkan sejak awal aspirasi yang digaungkan oleh mitra pengemudi adalah pembuatan regulasi setara Undang-undang untuk melindungi hak-hak mitra pengemudi ojek online. 

Adapun pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan pun menilai ojek online harus segera diakui secara resmioleh pemerintah sebagai transportasi publik. Menurutnya, hal itu harus didorong agar hak-hak mitra pengemudi bisa betul-betul dilindungi oleh negara. Terlebih saat ini situasinya semakin mendesak karena mitra pengemudi ojek online sudah berjumlah jutaan dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. 

Azas mengatakan secara yuridis, pemerintah baru bisa masuk jika ada regulasi yang mengatur ojek online sebagai transportasi publik. Maka, perlu ada pembicaraan serius dengan para stakeholders.

Baca Juga: Pengemudi Ojek Online Protes Potongan ke Aplikator Terlalu Besar: Tidak Akan Mensejahterakan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

12 jam lalu

Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

Pensiunan polisi Eko Setia Budi Wahono akan dilaporkan dengan tuduhan pembiaran setelah mengabaikan mahasiswa UI yang ia tabrak.


Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

4 hari lalu

Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk merencanakan melakukan konversi terhadap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas.


5 Moda Transportasi Unik di Berbagai Negara

8 hari lalu

5 Moda Transportasi Unik di Berbagai Negara

Setiap negara memiliki kekhasan bangunan, kuliner, juga moda transportasi


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

9 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

9 hari lalu

Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

Ketua DTKJ menilai wajar penolakan wacana jalan berbayar ERP di Jakarta. Menurut dia, komunikasi perlu dibangun.


Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

10 hari lalu

Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Dishub DKI menyatakan penerapan ERP terhadap ojek online mengacu pada UU Lalu Lintas. Ojol selama ini pakai pelat hitam bukan pelat kuning.


Gojek Beri Santunan Pengemudi Ojek Online yang Tewas di Bukit Cengkeh Depok

11 hari lalu

Gojek Beri Santunan Pengemudi Ojek Online yang Tewas di Bukit Cengkeh Depok

Gojek santuni driver online yang diduga dibunuh di Bukit Cengkeh 1, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin 23 Januari 2023.


Pengeroyokan di Mangga Besar, Kapolsek Sesalkan Ojol Lapor ke Teman di Posko Bukan ke Polisi

12 hari lalu

Pengeroyokan di Mangga Besar, Kapolsek Sesalkan Ojol Lapor ke Teman di Posko Bukan ke Polisi

Para pelaku pengeroyokan di Mangga Besar adalah remaja yang suka nongkrong di gang. Ojol lapor ke teman-teman di posko, tidak ke polisi.


Pengeroyokan Ojol di Mangga Besar Berawal dari Catcalling ke Penumpang Wanita

12 hari lalu

Pengeroyokan Ojol di Mangga Besar Berawal dari Catcalling ke Penumpang Wanita

Pengeroyokan ini berawal saat sejumlah remaja menggoda penumpang wanita yang sedang dibonceng


Pengemudi Avanza di Depok Tewas dengan Penuh Luka Sayatan, Sempat Bunyikan Klakson dan Minta Tolong

12 hari lalu

Pengemudi Avanza di Depok Tewas dengan Penuh Luka Sayatan, Sempat Bunyikan Klakson dan Minta Tolong

Seorang pengemudi Avanza di Depok tewas dengan penuh luka sayatan. Saksi menyebut korban sempat membunyikan klakson dan meminta tolong.