Ini Kriteria Orang Miskin Menurut BPS dan Bank Dunia

Reporter

Editor

Nurhadi

Perkampungan kumuh pinggir kali, Tanah Tinggi, Jakarta, Kamis 20 Januari 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia turun dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada September 2021. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen. Persentase tersebut menurun 0,17 persen poin terhadap data September 2021 dan menurun 0.60 persen poin terhadap Maret 2021. Ada beberapa kriteria yang digunakan BPS untuk menentukan angka tersebut. 

Melansir situs resmi BPS, dalam mengukur tingkat kemiskinan institusi tersebut mengaplikasikan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini diketahui mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang disusun oleh Bank Dunia. Melalui metode ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Pendek kata, penduduk yang dikategorikan miskin apabila jumlah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK)--terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. 

Sementara GKM merupakan nilai pengeluaran minimum dari 52 komoditi dasar untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut.

Sedangkan GKNM dapat dimengerti sebagai penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. 

Adapun dalam mengukur tingkat ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah,  menggunakan Ukuran Bank Dunia. Berikut tiga kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia: 

  • Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
  • Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
  • Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 26,16 Juta Orang






Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

8 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan


Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

8 hari lalu

Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

Berita terpopuler bisnis pada 18 November 022, dimulai dari GoTo yang disebut jor-joran merekrut lulusan luar negeri sebelum melakukan PHK massal.


Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

9 hari lalu

Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

IMF melihat krisis global karena ketegangan geopolitik akan memperburuk kondisi ekonomi. Krisis pun mendorong negara maju jatuh ke jurang resesi.


Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

9 hari lalu

Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

Bank Dunia mendorong percepatan pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Energi baru dan terbarukan dari panas bumi, surya, hingga air jadi solusi.


Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

12 hari lalu

Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

Sensus atau Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di Jawa Tengah mencapai 103,83 persen dari target keluarga yang disensus.


Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

12 hari lalu

Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Kota Surakarta mencapai 103,9 persen. Karena ada tambahan jumlah mahasiswa di Surakarta.


Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

12 hari lalu

Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di NTT hingga hari ini, Selasa, 15 November 2022, menyisakan 1 persen rumah tangga.


RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

12 hari lalu

RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

Per Oktober 2022, surplus perdagangan mencapai US$ 5,67 miliar dengan rincian nilai ekspor US$ 24,81 miliar dan impor US$ 19,14 miliar.


Pandemic Fund Terkumpul Rp 21,7 T, Jokowi: Belum Mencukupi

14 hari lalu

Pandemic Fund Terkumpul Rp 21,7 T, Jokowi: Belum Mencukupi

Presiden RI Joko Widodo menyerukan komunitas internasional untuk mendukung pandemic fund atau inisiatif yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan dan respons bagi ancaman pandemi mendatang.


Direktur Eksekutif Bank Dunia: Indonesia Sukses Pertahankan G20 di Tengah Perang Ukraina

14 hari lalu

Direktur Eksekutif Bank Dunia: Indonesia Sukses Pertahankan G20 di Tengah Perang Ukraina

Direktur Eksekutif Bank Dunia menilai Indonesia sebagai presidensi G20 berhasil mempertahankan forum dari keterpecahan imbas perang Ukraina.