Setiap dinas yang dilibatkan diminta menyiapkan program masing-masing. Rincian program untuk perlindungan sosial dampak inflasi akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota.
“Masalah bentuk kegiatan, dikembalikan ke dinas masing-masing. Kita segera rangkai dalam bentuk usulan sesuai dengan Perwal 95. Rencananya Senin sudah ada Perwal baru tentang ini,” kata Ema.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan program yang akan dijalankan dengan menghidupkan kembali bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Teknis pendataannya akan dikoordinasikan dengan kecamatan untuk menghindari data ganda.
“Tadi ada masukan dari Dinsos juga, agar pelaku-pelaku usahanya masuk juga dalam data DTKS. Sehingga akan kami cocokkan dengan data Dinsos,” kata Atet, dalam keterangannya, Rabu, 7 September 2022.
Atet mengatakan pelaku UKM yang jadi sasaran adalah kelompok usaha kecil non-rumahan seperti pedang surabi, gorengan, cakue, dan cuanki. “Karena harus ada skala prioritas. Kalau dari UMKM kan banyak. Mencari skala prioritasnya itu bisa dari DTKS. Sehingga tidak secara intuitif, tapi harus mengetahui kondisi lapangan. Sehingga nanti tepat sasaran,” kata dia.
Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan, dinasnya akan menggelar pasar murah di 30 kecamatan selama 3 bulan. “Kita melakukan persiapan dari sekarang. Kita bekerja sama dengan Bulog, Wilmar, dan CV. Harga di bawah pasaran,” kata dia, dalam keterangannya, Rabu, 7 September 2022.
Meiwan mengatakan komoditas yang disediakan dalam pasar murah tersebut diantaranya beras, tepung, minyak, dan telur. “Kita pilih komiditi yang tidak cepat masa jualnya atau expirednya lama,” kata dia.
Baca Juga: Sebut Dampak Pandemi Berkurang, Sri Mulyani Tetap Naikkan Anggaran Perlinsos
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
