Kota Bandung Siapkan Rp 9,2 Miliar untuk Perlindungan Sosial Dampak Inflasi

Konstruksi jembatan kereta api Bandung - Ciwidey yang jadi bagian rumah penduduk di permukiman padat kawasan Cibangkong Lor, Bandung, Ahad, 31 Juli 2022. Ribuan rumah dan perkampungan telah menenpati sepanjang jalur kereta lama Bandung - Ciwidey di wilayah kota sampai ke kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung-Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran Rp 9,2 miliar untuk perlindungan sosial dampak inflasi. Anggaran tersebut berasal dari menggeser 2 persen dana transfer umum.

“Kita lakukan pergeseran dana transfer umum untuk tiga bulan ke depan. Dimulai sejak Oktober-Desember,” kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, dalam keterangannya, Rabu, 7 September 2022.

Pergeseran anggaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 95 tahun 2022. Keputusan diambil saat dalam rapat yang dipimpin Sekda Bandung Ema Sumarna, pada Rabu, 7 September 2022 di Balai Kota Bandung.    

Sejumlah perangkat daerah terlibat dalam program Padat Karya yang yang menyasar masyarakat rawan ekonomi. Diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi UKM.

“Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) bisa melaksanakan kegiatan semacam Padat Karya seperti perbaikan drainase. Kita arahkan masyarakat yang masuk kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga, mereka yang rawan secara ekonomi,” kata Ema.

Ema mengatakan ada tiga kecamatan yang sudah diakomodir dalam APBD 2022. Sisanya, 27 kecamatan lainnya akan menggunakan pola program berbasis padat karya. “Kita juga sedang menghitung berapa kebutuhan yang nanti akan diajukan,” kata dia.

Dinas Perhubungan dengan efisiensi Trans Metro Bandung (TMB) dan bus sekolah. Menyiasati kenaikan harga BBM, ritase TMB yang asalnya 8 kali sehari dipangkas jadi 6 kali sehari untuk menekan biaya operasional sehingga tidak perlu menaikkan tarifnya. Namun pemangkasan ritase batal dengan mengikutkannya pada program perlindungan sosial dampak inflasi.

“Dengan adanya peluang seperti ini, maka ritasinya kita kembalikan ke awal. Dengan catatan untuk tidak ada potensi kenaikan tarif. Termasuk juga bus sekolah tetap gratis dan operasionalkan,” kata Ema.

Program yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM masih menunggu pendataan pelaku UKM.

Selanjutnya baca: Setiap Dinas Diminta Menyiapkan Program Perlindungan Sosial






Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

1 jam lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Samuel Sekuritas: IHSG Turun Cukup Dalam, Saham BCA Melemah usai Aksi Profit Taking

3 jam lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Turun Cukup Dalam, Saham BCA Melemah usai Aksi Profit Taking

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 7.020,8, atau turun 0,85 persen dibandingkan angka penutupan kemarin, (7.081,3).


Inflasi November Turun jadi 5,42 Persen, BPS: Tertinggi di Tanjung Selor

5 jam lalu

Inflasi November Turun jadi 5,42 Persen, BPS: Tertinggi di Tanjung Selor

BPS mencatat inflasi per November 2022 sebesar 5,42 persen secara tahunan atau turun dari posisi Oktober 2022 sebesar 5,71 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

7 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

7 jam lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

12 jam lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

15 jam lalu

Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

Jokowi mengatakan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal maupun moneter dapat menimbulkan risiko yang besar.


Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

20 jam lalu

Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

Secara year on year, inflasi diperkirakan bakal mencapai 5 persen pada November ini.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

1 hari lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.