Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Cerita Sulitnya Bicara dengan Putin: Belokkan Topik, Enggak Ketemu-ketemu

image-gnews
Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden Jokowi di Kremlin, 30 Juni 2022. Kremlin.ru
Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden Jokowi di Kremlin, 30 Juni 2022. Kremlin.ru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menceritakan isi pertemuannya selama 2,5 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Mosckow, pada 30 Juni lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu Putin setelah bersamuh dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama 1,5 jam sehari sebelumnya. 

Jokowi mengakui pembicaraan dengan kedua pemimpin negara tersebut tidaklah mudah. Dalam pembicaraan dengan Putin, mantan Wali Kota Solo itu mengaku terpaksa membelokkan topik dalam pertemuan. Tak hanya itu, menyiapkan ruang dialog bagi kedua negara yang sedang berkonflik itu pun tak kalah sukar. 

"Saya belokkan (topik), udahlah saya ngomongnya enggak ketemu-ketemu, saya ngomong krisis pangan saja, akhirnya agak ketemu," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu, 7 September 2022.

Jokowi menjumpai kedua pemimpin setelah perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022. Akibatnya, ekspor gandum yang jadi komoditas unggulan Ukraina, diduga terdampak karena blokade Rusia di Pelabuhan Laut Hitam di wilayah Odesa, Ukraina. 

Jokowi lalu menerima informasi dari Zelensky kalau ada stok gandum 22 juta ton yang siap diekspor dari Ukraina. Jumlah bertambah karena ada panen baru yang mencapai 55 juta ton, sehingga total terdapat 77 juta ton gandum yang siap berlabuh meninggalkan pelabuhan Ukraina.

Namun masalah muncul karena 77 juta gandum itu tidak bisa keluar akibat tidak adanya jaminan keamanan dari Rusia, yang tengah menggempur Ukraina. Masalah ini yang disampaikan Jokowi ke Putin di Kremlin. 

"Itu yang saya sampaikan ke Presiden Putin, dan Presiden Putin waktu saya sampaikan, oh saya jamin enggak ada masalah," kata Jokowi menceritakan percakapannya dengan Putin.

Jokowi pun lantas menanyakan apakah jaminan Rusia ini bisa disampaikan langsung dalam pernyataan resmi ke media, dan Putin tidak mengizinkannya."Dan setelah itu mungkin, dua atau tiga minggu, sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari Odesa menuju ke Istanbul (Turki)," kata Jokowi.

Pada akhirnya, pembicaraan dengan Zelensky dan Putin ini membuat Jokowi menyimpulkan bahwa perang masih akan berlangsung lama. Bahkan, menghitung seberapa besar dampaknya dan akan kemana saja imbasnya pun juga sangat sulit. Saat ini yang sudah terkena dampak adalah harga pangan yang naik, harga gas yang naik sampai lima kali, dan minyak mentah sampai dua kali,

"Terus nanti akan berimbas ke mana lagi? ke keuangan? iya juga, akan lari ke sana juga, tapi sejauh mana mempengaruhi growth? inflasi? negara mana yang kena? ini harus hati-hati betul," ujarnya.

Jokowi menyebut ada kapal pengangkut gandum dari Ukraina yang akhirnya bisa keluar setelah dirinya bertemu Putin. Ini memang jadi tujuan diplomasi yang dibawa Jokowi dalam kunjungan ke Eropa ini, yaitu gagasan Koridor Pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koridor pangan artinya memberikan jaminan agar ekspor gandum Ukraina, maupun pangan dan pupuk Rusia, bisa terus berjalan di tengah kecamuk perang. "Ya benar," kata Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno kepada Tempo pada 30 Juni 2022. Arif ikut bersama Jokowi dalam pertemuan dengan negara G7 di Jerman, yang juga membahas masalah perang Rusia Ukraina.

Hanya sebelum Jokowi, gagasan koridor pangan sebenarnya sudah lebih dulu dimulai oleh Turki. Media asal Rusia, TASS, melaporkan sederet pembicaraan antara Turki dan Rusia untuk membangun Koridor Grain (biji-bijian, termasuk gandum). 

TASS melaporkan koridor ini menjadi fokus pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlu Cavusoglu di Antara, Turki, pada 8 Juni, beberapa hari sebelum Jokowi bertemu Putin. Kementerian Luar Negeri Turki lalu melaporkan hal yang sama.

Dalam pertemuan dengan Lavrov, Cavousoglu membahas sejumlah isu dari masalah Libya, Syria, dan khususnya perang di Ukraina. "Serta rencana yang dipimpin PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk pengiriman grain yang aman, dibahas dalam pertemuan tersebut," demikian Kementerian Luar Negeri Turki melaporkan.

Berikutnya pada 23 Juni, media asal Turki, Anadolu Agency, melaporkan bahwa sudah ada konsensus untuk menbangun Koridor Grain ini untuk kelancaran kargo di pelabuhan Laut Hitam. Kabar soal konsensus ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. 

Bukah hanya di Turki, rencana pembentukan koridor gandum ini mengemuka dalam konferensi pers di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 8 Juni, hari yang sama dengan pertemuan Lavrov dan Cavusoglu. "Produksi pangan Ukraina, serta pangan dan pupuk RUsia, harus bisa dikirim kembali ke pasar global, meski ada perang," kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Guterres juga mengatakan dirinya telah meminta Rebeca Grynspan dan Martin Griffiths untuk mengkoordinasikan dua gugus tugas guna menemukan kesepakatan yang ideal agar ekspor pangan Ukraina yang melewati Lau Hitam bisa berlangsung aman. "Serta akses tanpa hambatan ke pasar global untuk pangan dan pupuk Rusia," kata Guterres.

Grynspan adalah Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Sedangkan, Griffiths menjabat sebagai Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator pada United Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA)

Baca: Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Faisal Basri: Arab Saudi pun Melakukannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

3 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

3 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

7 jam lalu

Seorang tersangka penyerangan penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus dikawal di dalam pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Klaim Punya Bukti Nasionalis Ukraina Terhubung dengan Serangan Moskow

Rusia mengatakan menemukan bukti bahwa pelaku yang membunuh lebih dari 140 orang di gedung konser dekat Moskow terkait dengan "nasionalis Ukraina."


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

8 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

8 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?