Pada saat bersamaan, pemerintah melihat urgensi memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat tak mampu di tengah turbulensi geopolitik dunia saat ini semakin tinggi.
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan langkah mempertajam subsidi kepada kelompok paling rentan sangat mendesak dan harus menjadi prioritas karena mempertimbangkan stabilitas dan ketahanan ekonomi.
Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Walhasil, dampaknya akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif tersebut. Dengan begitu, diharapkan tekanan kepada kalangan ekonomi rentan tidak turun ke level kemiskinan akut bahkan absolut akibat kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Ada tiga macam bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM senilai Rp 12,4 triliun bagi 20,65 juta keluarga kurang mampu dengan nominal Rp 150.000 per bulan yang akan diberikan selama empat bulan terhitung sejak September 2022.
Kedua, bantuan subsidi upah senilai Rp 600 ribu per orang untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran mencapai Rp 9,6 triliun. Ketiga, bantuan subsidi transportasi yang akan diberikan pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan juga nelayan dengan nilai mencapai Rp 2,17 triliun.
Berbagai bantalan sosial itu diberikan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat rentan akibat kenaikan harga BBM. Hal ini pula yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi agar fokus kepada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
ANTARA
Baca: Harga BBM Naik, Sandiaga Sarankan Pengusaha Beralih ke Mobli Listrik
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
