Tolak Kenaikan Harga BBM, Serikat Petani Indonesia: Negara Harus Hadir

Massa yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Dalam aksinya tersebut mereka menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Massa yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Dalam aksinya tersebut mereka menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) tegas menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan sikap ini disampaikan Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam orasinya dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022

Ruli mengatakan, masyarakat baru saja melalui masa pandemi. Pemulihan mulai bergerak seiring mobilisasi ekonomi petani, buruh, dan kaum miskin kota. "Tiba-tiba kita dikagetkan dengan kebijakan sepihak pemerintah menaikkan harga BBM," ucap Ruli. 

Di samping itu, masyarakat juga masih harus menghadapi kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah harus lebih berperan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat. 

"BBM berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir," kata Ruli. 

Menurut dia, pemerintah dan DPR harus meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. "Kami ingin negara hadir melindungi rakyat sebagaimana amanat konstitusi," ujarnya. 

Ruli mengatakan, aksi perlawanan petani akan terus disuarakan. Sebab, kata dia, biaya produksi pertanian telah terus bertambah seiring kenaikan harga pestisida pupuk, maupun traktor. "Sementara tidak ada jaminan harga layak untuk petani," ucapnya. 

Selanjutnya: Buruh akan mogok nasional bulan November mendatang.








Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beli Gabah dan Beras di Petani, Berikut Besarannya

1 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi
Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beli Gabah dan Beras di Petani, Berikut Besarannya

Badan Pangan Nasional atau Bapanas telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan.


Pemkot Depok Buka Posko Pengaduan THR Mulai 1 April

1 hari lalu

Pekerja menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterimanya di pabrik rokok PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis, 29 April 2021. Sebanyak 51.451 pekerja harian dan borongan di perusahaan itu menerima uang THR guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. ANTARA/Yusuf Nugroho
Pemkot Depok Buka Posko Pengaduan THR Mulai 1 April

Posko pengaduan THR dibuka dua jalur, yaitu offline dan online selama 24 jam untuk memudahkan pekerja dan buruh yang mau melaporkan masalah pencairan


Mengukur Efektivitas Permintaan Pemerintah ke Perusahaan untuk Bayar THR Full Tahun Ini

2 hari lalu

Sejumlah pekerja memproduksi pakaian saat bulan Ramadan di industri garmen PT. Batang Apparel Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, 19 April 2021. Pengusaha diwajibkan membayarkan THR kepada karyawan swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Mengukur Efektivitas Permintaan Pemerintah ke Perusahaan untuk Bayar THR Full Tahun Ini

Pemerintah meminta pengusaha untuk membayar THR ke pekerja secara penuh atau tak dicicil pada tahun ini. Apakah semua pengusaha bisa melakukannya?


Perusahaan Diminta Tak Cicil THR 2023 ke Pekerja, Disnaker Ingatkan Batas Waktu H-7 Lebaran

3 hari lalu

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
Perusahaan Diminta Tak Cicil THR 2023 ke Pekerja, Disnaker Ingatkan Batas Waktu H-7 Lebaran

Pemerintah meminta perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada tahun 2023 ini secara kontan atau tidak secara bertahap. Apa sebabnya?


THR Boleh Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran, Menaker Harap Perusahaan Bisa Bayar Lebih Cepat

3 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI membahas Perpu Cipta Kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta pada Rabu, 11 Januari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari
THR Boleh Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran, Menaker Harap Perusahaan Bisa Bayar Lebih Cepat

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan meskipun ketentuan pembayaran THR adalah H-7, perusahaan diharapkan bisa membayar lebih cepat.


Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Pekerja, Berapa yang Didapat Buruh?

3 hari lalu

Menaker Ida Fauziyah Sebut THR Harus Dibagikan Maksimal H-7 Idul Fitri
Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Pekerja, Berapa yang Didapat Buruh?

Menaker Ida Fauziyah meneken surat edaran THR untuk pekerja. Berikut rincian THR yang akan didapat buruh.


Ratusan Buruh Bakal Gelar Aksi Dukung Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T di DPR Besok

4 hari lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Buruh Bakal Gelar Aksi Dukung Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T di DPR Besok

Kehadiran Mahfud MD besok ke DPR untuk membahas transaksi janggal Rp 349 T mendapat dukungan dari para buruh.


Berikut Besaran THR yang Diterima Pekerja, Cek Hitungannya

4 hari lalu

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Berikut Besaran THR yang Diterima Pekerja, Cek Hitungannya

Menaker Ida Fauziyah mengatakan untuk perhitungan besaran THR tergantung dari masa kerja masing-masing pekerja atau buruh.


4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

4 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

Empat rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi ini dibagi berdasarkan skema daftar negatif atau negative list kendaraan pengguna Pertalite dan Solar.


Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

4 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.