Sumber daya yang dimaksud di antaranya adalah sumber daya keuangan negara. Menurut dia, bila terdapat kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya dari subsidi BBM, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jauh lebih bermanfaat bila dialihkan pada hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR perlu terus membahas masalah apa apa yang harus didahulukan penyelesaiannya.
Pengurus PBNU itu juga mengimbau pemerintah agar serius mengawasi praktik pemberian subsidi BBM agar tidak dikorupsi oleh oknum tertentu. "Kesiapan infrastruktur merupakan salah satu kunci bagi tepat sasarannya pemberian subsidi," ucapnya.
Wacana penyesuaian harga BBM subsidi santer terdengar beberapa waktu belakangan. Bahkan sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, sejak Selasa lalu, 30 Agustus 2022. Namun, kata dia, rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar itu masih dimatangkan pemerintah.
Adapun Presiden Jokowi hingga kemarin menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi dalam kebijakan soal harga dan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut. “Kami hitung semuanya dengan hati-hati," ujar Jokowi usai peresmian 5G Mining kolaborasi PT Freeport Indonesia dan PT Telkomsel di Tembagapura, Kamis, 1 September 2022.
Baca: BLT BBM Rp 600.000 Sudah Mulai Dibagikan, Apa Saja Syarat Mendapatkannya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
