Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Indonesia Indicator menempatkan nama Susi Pudjiastuti di posisi kedua dalam daftar perempuan paling berpengaruh di Twitter tahun 2021 yang dirilis untuk memperingati Hari Kartini. Cuitan Susi yang terpopuler diunggah pada 12 Juni 2020 saat ia memberikan komentar soal judul berita terkait kapal asing. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus. 

"Yessss .. support Ibu SMI (Sri Mulyani) 100%," tulisnya di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti pada Kamis, 1 September 2022. Ia pun menyertakan akun Twitter Kementerian Keuangan (Kemenkeu) @ItjenKemenkeu @KemenkeuRI.

Dukungannya ditulis dengan mengutip artikel Koran Tempo berjudul 'Saatnya Jatah Pensiun Wakil Rakyat' yang terbit pada 30 Agustus 2022 lalu. 

Susi Pudjiastuti sempat menyatakan dukungannya agar para menteri maupun mantan menteri agar tidak perlu diberi dana pensiun. "Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rekening di Mandiri Taspen," tulisnya di akun Twitter yang sama pada Sabtu, 27 Agustus 2022. 

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN telah beban dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun yang ditanggung adalah belanja pensiun seluruh PNS, mulai dari ASN pusat, TNI, Polri, bahkan ASN di daerah. Angkanya pun menurut Sri Mulyani cukup besar. 

Sebagai pemberi kerja, menurut Sri Mulyani, pemerintah memang wajib membayar iuran pensiun ASN sebagai pekerjanya. Oleh karena itu, pekerja semestinya turut membayar iuran pensiun. Adapun skema yang berlaku saat ini adalah pemerintah dan ASN harus membayar iuran sebesar 4,75 persen dari gaji pekerja terkait.

"ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di PT Taspen (Persero) dan di PT Asabri (Persero). Tetapi untuk pensiunnya mereka (pekerja) enggak pernah membayarkan, yang membayarkan APBN penuh," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu, 24 Agustus 2022.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan jumlah APBN yang menanggung seluruh kewajiban itu mencapai Rp 2.800 triliun untuk pemerintah daerah dan pusat. "Estimasinya (belanja iuran pensiun) Rp 900 triliun oleh (pemerintah) pusat, Rp 1.900 itu untuk daerah, dibagi beberapa provinsi dan kabupaten," kata Isa.

Sri Mulyani menjelaskan tak sesuainya pelaksanaan pembayaran iuran tersebut akan menimbulkan risiko dalam jangka yang sangat panjang, baik bagi keberlangsungan pengelolaan dana pensiun ASN maupun bagi APBN itu sendiri. 

"Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan (PNS) yang akan sangat meningkat. Maka, reform di bidang pensiun menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani. 

Adapun skema pensiun baru bagi PNS dengan sistem fully funded telah disiapkan pada tahun 2018 lalu. Artinya, pembayaran pensiun dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan.

Skema fully funded ini rencananya akan menggantikan skema pensiun PNS pay as you go yang berlaku saat ini. Skema yang berlaku saat ini merupakan skema dana pensiun hasil iuran dari ASN sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari APBN. Dengan skema saat ini, gaji yang diterima para pensiunan PNS untuk eselon I hanya berkisar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta.

Pembahasan perubahan skema pembayaran pensiun tersebut terus dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait baik dengan KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenkeu. Peningkatan uang pensiun bagi ASN atau PNS ini masuk dalam bagian reformasi birokrasi. 

RIANI SANUSI PUTRI | MOH. KHORY ALFARIZI 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

18 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

21 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

1 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

1 hari lalu

Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Askolani mengungkap hasil pengawasan rokok ilegal sepanjang 2022 di Provinsi Jawa Timur.


Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

Menurut Kemenkeu, banyak kemudahan yang akan diperoleh pengusaha industri hasil tembakau yang berada di KIHT.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

1 hari lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

1 hari lalu

Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

Mengutip laman Kemenkeu, fundamental ekonomi Indonesia adalah segala hal yang mendasar dan menjadi elemen yang penting dalam roda kegiatan ekonomi