Adapun Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan tiap pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat sangat berperan dalam turut mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Sebab, menurut Herman, skema penyaluran BBM subsidi saat ini membuka celah bagi kelompok yang tidak berhak turut menikmati energi yang disokong oleh saku negara tersebut. “Kondisi ini banyak orang yang ambil bukan haknya, mobil mewah isi Pertalite, nah sekarang (beri) sanksi moril,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi PKS Syaiful Padli menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. ”Kita baru saja bangkit dari pandemi, dan belum terlalu kuat untuk bangkit, maka dari itu paling tidak kita menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini,” katanya seperti dikutip dari situs resmi PKS.
Rencana kenaikan harga BBM tersebut, menurut dia, dikhawatirkan bakal membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. “Kita semua dipilih oleh rakyat. Jika kita tidak berjuang untuk rakyat, saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait permasalahan ini,” ujar Syaiful.
BISNIS
Baca: Harga BBM Bakal Naik, Antrean Panjang Terjadi Hampir di Semua SPBU Padang
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
