Kenali Beragam Jenis Bansos Pemerintah: BLT BBM, Prakerja, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa dan PKH

Petugas memotret warga penerima dan uang tunai Rp 500.000 saat pencairan bantuan subsidi minyak goreng dan bantuan sembako di Kantor Pos Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, 15 April 2022. Bantuan tunai subsidi minyak goreng diberikan sebesar Rp300.000 ditambah bantuan sembako Rp 200.000 yang menyasar 20,65 juta KPM dengan rincian 18,5 juta penerima BPNT/Kartu Sembako dan 1,85 juta penerima bansos PKH. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, JakartaBaru-baru ini, pemerintah siap memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM di tengah-tengah rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyatakan bahwa BLT BBM atau yang bisa juga disebut sebagai bantuan sosial alias bansos memiliki total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun. Angka tersebut didapat dari penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun, dana cadangan  sebesar Rp 3,4 triliun, dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp 2,17 triliun.

Dengan begitu, anggaran BLT BBM ini tidak diambil dari realokasi dana subsidi BBM. "(BLT BBM) bukan dari anggaran subsidi (energi). Jadi memang anggaran subsidi sudah ada yang Rp 502,4 triliun dan bansos ada anggarannya sendiri," ujar Isa kepada Tempo pada Senin, 29 Agustus 2022.

Selain bansos berupa BLT BBM, sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai skema bantuan lainnya. Berikut adalah 5 jenis bansos di Indonesia.

Jenis-Jenis Bansos Pemerintah

1. BLT Minyak Goreng

Di tahun 2022, BLT minyak goreng disalurkan menjelang masa libur lebaran dengan nominal sebesar Rp 300 ribu atau Rp 100 ribu per bulan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Rencananya, BLT ini disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. 

Guna meminimalisasi salah sasaran, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeklaim bahwa data penerima BLT minyak goreng telah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang telah divalidasi.

2. BLT Dana Desa

Merujuk Buku Panduan Pendataan BLT Dana Desa, bantuan ini bersifat finansial atau keuangan yang disalurkan kepada masyarakat miskin, rentan, dan kesulitan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkhusus akibat Pandemi COVID-19. Sama halnya dengan BLT minyak goreng, di tahun 2022 ini, besaran BLT dana desa adalah Rp 300 ribu per KPM. 

3. Kartu Prakerja

Secara sederhana, Kartu Prakerja merupakan program penyaluran bantuan finansial berupa pelatihan dan pembinaan kepada warga negara yang belum memiliki keterampilan. Dikutip dari Tempo, penerima bantuan kartu prakerja akan menerima bantuan sebesar Rp 3,55 juta.

Angka tersebut didapat dari insentif sebesar Rp 2,4 juta yang akan dibayar secara berangsur selama 4 bulan, biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, dan insentif tambahan usai mengisi survei evaluasi selama mengikuti pelatihan sebesar Rp 150 ribu.

4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Mengutip laman resmi Kementerian Sosial, BPNT merupakan bansos dalam bentuk nontunai yang ditujukan kepada KPM dan diharapkan digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerjasama dengan bank dan Kementerian Sosial. Di tahun 2022, rencananya BPNT diberikan sebesar Rp 2,4 juta selama 1 tahun atau Rp 200 ribu setiap bulannya.

5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Berbeda dari BLT dana desa, PKH diberikan kepada masyarakat miskin dengan bersumber dari data Keluarga Miskin atau KM dengan beberapa persyaratan tertentu. Selain itu, berbeda pula dari bansos lainnya, penerima PKH memiliki kategori dan besaran bantuan yang berbeda-beda.

Mengutip laman resmi Kemensos, komponen bantuan untuk setiap jiwa dalam PKH, meliputi ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia yang sama-sama menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta. Sementara itu, kategori pelajar SD sebesar Rp 900 ribu, pelajar SMP sejumlah Rp 1,5 juta, dan pelajar SMA sebanyak Rp 2 juta.

Bantuan PKH tersebut diberikan setiap tahunnya dan diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu PKH. Itulah lima jenis bantuan sosial atau bansos di Indonesia beserta besarannya yang masih berlaku hingga 2022.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Jokowi Mulai Salurkan BLT BBM Rp600 Ribu di Papua, Pagi Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

2 hari lalu

Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

Jokowi yang mengenakan jaket bomber hijau menyapa warga yang masih berjaga di teras rumahnya.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

3 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

4 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

11 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

12 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

15 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak


Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

16 hari lalu

Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

Perumda Pasar Jaya menjelaskan soal status 920 ton beras rusak tak layak konsumsi yang tersimpan di sebuah gudang di Pulo Gadung.


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

16 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

19 hari lalu

DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.