TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah menandatangani kontrak secara simbolis ihwal pekerjaan pembangunan infrastruktur ibu kota negara atau IKN, Senin, 29 Agustus 2022. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mendukung pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga mempersiapkan tumbuhnya titik-titik ekonomi baru.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa IKN yang semangat utamanya adalah pro produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro-kecil/UMK serta koperasi,” ujar Anas dalam keterangan tertulis pada Senin, 29 Agustus 2022.
LKPP mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berkomitmen mengakomodasi dan mengoptimalkan PDN dan UMK-Koperasi dalam pembangunan IKN ke depannya.
“Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan,” ujarnya.
Satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN, katas Anas, adalah semangat keberpihakan kepada PDN dan UMK-Koperasi.
Menurutnya, hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa, pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibu kota, tetapi yang jauh lebih penting transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasanya yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN dan UMK-Koperasi.
Anas juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Kita harus optimistis. Saat ini pemulihan ekonomi berjalan on the track," ujarnya.
Hal itu, kata dia, terlihat dari pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk jajaran yang terbaik di Asia. Karena itu, menurutnya, ini momentum menyuntikkan semangat untuk menjadikan IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris.
Anas menambahkan, saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-Katalog. Telah ada 843.145 produk tayang di e-Katalog. Jumlah penyedia skala kecil-menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha.
Baca Juga: Kementerian PUPR Patok Target 98 Paket Proyek IKN Dimulai Tahun Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
