Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik - QRIS Antarnegara, Jokowi: Kita Tak Ketinggalan Amat

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyapa pedagang saat kunjungan kerjanya di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, 21 Agustus 2022. Presiden Jokowi memberikan sejumlah bantuan kepada pedagang dan peserta Program Keluarga Harapan. ANTARA/Didik Suhartono
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyapa pedagang saat kunjungan kerjanya di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, 21 Agustus 2022. Presiden Jokowi memberikan sejumlah bantuan kepada pedagang dan peserta Program Keluarga Harapan. ANTARA/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP Domestik dan QRIS Antarnegara. Dengan sistem ini, pembelian barang dan jasa di level pemerintah pusat hingga daerah bisa dilakukan dengan KKP dan semua prosesnya dilakukan secara domestik.

"Bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi, artinya kita ini tidak ketinggalan amat," kata Jokowi dalam pidato peluncuran di youtube Sekretariat Presiden, Senin, 29 Agustus 2022.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi, karena dia menyebut kecepatan perkembangan ekonomi digital saat ini sangat luar biasa. Teknologi muncul duluan dan regulasi pun kebingungan untuk mengikuti perkembangan tersebut.

Sistem baru ini dikembangkan oleh Bank Indonesia, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebut peluncuran ini menyebut Kartu Kredit Pemerintah domestik adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja barang pemerintah pusat dan daerah.

"Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," kata Luhut.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut di tahap awal BI akan mengembangkan interkoneksi QRIS untuk kebutuhan sistem KKP Domestik ini. Sejak diluncurkan pada 2019, Perry menyebut saat ini sudah sudah 85 penyelanggara QRIS di seluruh tanah air dan 20,3 juta merchant.

Sehingga kini diluncurkanlah KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini untuk mendukung gerakan bangsa buatan Indonesia dan gerakan wisata Indonesia. "Khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut dengan peluncuran ini, Jokowi meminta Perry dan juga Bank Himbara untuk betuk-betul mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segara masuk ke sistem ini. Dengan begitu, Jokowi berharap terjadi kecepatan pembayaran dalam proses pengadaan baran dan jasa.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening," kata dia.

Jokowi juga meminta agar QRIS ini benar-benar bisa dihubungkan antar negara sehingga memudahkan UMKM dan pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara lain dengan semua negara ASEAN. "Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," kata Jokowi.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pagi hari ini saya luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QR Code Indonesia Standard QRIS antarnegara," kata Jokowi menutup pidatonya.

Baca Juga: Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara Resmi Terbit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

1 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

2 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

2 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

3 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

6 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

10 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

11 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

11 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.


Usai Jokowi dan Prabowo, Tony Blair Temui Airlangga Bahas Geopolitik hingga Transisi Energi

20 jam lalu

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juli 2023. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu membahas perkembangan kemajuan teknologi Artificial intelligence atau AI untuk merevolusi sistem birokrasi pemerintahan hingga dukungan terhadap pembangungan IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Usai Jokowi dan Prabowo, Tony Blair Temui Airlangga Bahas Geopolitik hingga Transisi Energi

Tony Blair menemui Airlangga Hartarto membahas isu geopolitik, transisi energi, hingga inklusivitas keuangan.