TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi membantah tudingan sejumlah pihak bahwa kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) bisa kolaps atau bangkrut karena persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Fahmy menjelaskan, sebetulnya, berapapun ketetapan pemerintah terhadap harga jual BBM yang disubsidi, seperti Pertalite dan Solar, tidak akan terlalu signifikan memengaruhi kondisi keuangan Pertamina di tengah gejolak harga minyak dunia.
"Jadi sebetulnya bagi pertamina berapapun kalau pemerintah menetapkan harga jual bagi BBM subsidi itu sesungguhnya tidak memengaruhi secara signifikan bagi Pertamina," kata Fahmy saat dihubungi Ahad, 28 Agustus 2022.
Menurut dia, Pertamina memiliki banyak bisnis lain di samping menjual BBM. Apalagi, sejumlah direktorat operasional Pertamina telah resmi menjadi subholding, misalnya Upstream Subholding yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi dan Shipping Company yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping.
Selain itu ada Gas Subholding (PT Perusahaan Gas Negara), Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia), serta Commercial & Trading Subholding (PT Patra Niaga).
"Pertamina itu kan memiliki banyak usaha, tidka hanya usaha di hilir tadi jadi masih tahan lah untuk menalangi tapi itu memang mengganggu arus cashflownya dari Pertamina," ujar Fahmy.
Tapi, Fahmy menegaskan, keuangan ini tentu pada akhirnya juga bisa terbebani jika pemerintah tak kunjung mempercepat pembayaran biaya kompensasi energi hasil ketetapan subsidi. Tak tepat waktunya pembayaran kompensasi dipastikannya akan cepat memengaruhi kondisi keuangan perseroan.
"Tapi yang terjadi sekarang ini sudah beberapa tahun itu tidak segera dibayarkan, nah itu yang kemudian mengganggu keuangan Pertamina. Tapi kalau kemudian bangkrut karena itu ya enggak juga," kata Fahmy.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan keuangan Pertamina bisa kolaps akhir 2022, seiring tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan.
Selain itu, penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran juga mempengaruhi beban anggaran pemerintah yang disalurkan ke Pertamina. Harga jual BBM dan LPG juga ikut ditentukan pemerintah dan BPH Migas.
“Hari ini Pertamina kalau tak segera ditolong, akhir tahun ini kolaps. Catat ya, kalau tidak segera ditolong, Pertamina kolaps akhir tahun ini,” kata Sugeng dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
