TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran, sampai-sampai pemerintah harus menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi sampai Rp 502,4 triliun tahun ini.
Dia mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi setara dengan ribuan rumah sakit kelas menengah, sekolah, jalan tol, hingga puskesmas yang bisa dibangun di pelosok-pelosok negeri.
"Ini artinya dengan ratusan triliun yang kita berikan, yang menikmati justru kelompok paling mampu karena mereka yang konsumsi BBM itu," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jumat, 26 Agustus 2022.
Sri Mulyani mengatakan dengan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang sudah membengkak sebesar Rp 502,4 triliun itu, pemerintah sebetulnya bisa membangun 3.333 rumah sakit kelas menengah di berbagai pelosok negeri. Biaya pembangunannya adalah Rp 150 miliar per rumah sakit.
"Kalau menteri kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bangun rumah sakit ke seluruh pelosok, rumah sakir kelas menengah ya, kita bisa bangun 3.333," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah kata dia juga bisa membangun sebanyak 227.886 sekolah dasar dengan biaya Rp 2,19 miliar per sekolah dasar. Kemudian, ruas tol baru sampai 3.501 kilometer dengan anggaran Rp 142,8 miliar per kilometer, dan 41.666 puskesmas senilai Rp 12 miliar per unit.
"Untuk itu akan diperlukan langkah-langkah, satu tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber artinya subsidi itu enggak akan dicabut tapi penyesuain mungkin perlu dipertimbangkan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, fungsi anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502,4 triliun ini untuk pembangunan perlu diketahui masyarakat karena selama ini subsidi energi dan kompensasi itu digunakan oleh orang-orang yang bukan seharusnya menikmati.
Dia menjelaskan, untuk BBM jenis solar saja 89 persen dinikmati dunia usaha, 11 persennya dinikmati kalangan rumah tangga. Tapi, dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yanh dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan.
Sementara itu, untuk BBM bersubsidi jenis pertalite, Sri Mulyani mengatakan, 86 persennya digunakan kalangan rumah tangga, dan 14 persennya dinikmati kalangan dunia usaha. Tapi dari porsi rumah tangga itu kata dia 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.
"Subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu dan ini berarti kita akan menciptkaan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini," ujar Sri Mulyani.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
