Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Kominfo Batal Matikan TV Analog di Jakarta pada 25 Agustus

image-gnews
Siaran TV Analog secara nasional akan dihentikan pada 2 November 2022
Siaran TV Analog secara nasional akan dihentikan pada 2 November 2022
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) batal mematikan saluran televisi analog atau analog switch off (ASO) di Jakarta. Semula, pemberlakuan ASO di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus. 

Kementerian Kominfo, dalam keterangannya, menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan hasil evaluasi penerapan ASO di beberapa wilayah sebelumnya. Hasilnya, Komifo akan menyesuaikan sistem pelaksanaan ASO untuk meminimalisasi potensi kendala akses siaran masyarakat. 

“Pelaksanaan yang semula diadakan secara bertahap dalam tiga bagian (30 April 2022, 25 Agustus 2022, dan 2 November 2022), diubah menjadi pelaksanaan ASO berdasarkan kesiapan wilayah, dengan target seluruh siaran televisi analog di Indonesia harus sudah bermigrasi sebelum 2 November 2022,” ujar Kominfo dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Agustus 2022. 

Penghentian siaran televisi analog nasional akan dilaksanakan paling lambat pada 2 November 2022. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Sebelumnya, terdapat 31 wilayah yang termasuk daftar penghentian ini. Puluhan wilayah itu mencakup kabupaten atau kota di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung,  Surabaya, Banjarmasin, Singkawang, Solo, Semarang, dan Medan.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali menyatakan mendukung serta turut mensosialisasikan program ini kepada warganya. “Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus mendukung pelaksanaan amanah Undang-undang dengan harapan Program Nasional Analog Switch Off (ASO) ini dapat terlaksana sesuai dengan target,” kata dia, 19 Agustus lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menjelaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tidak henti-hentinya mensosialisasikan manfaat migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital melalui berbagai platform media yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Dia berharap kegiatan ini dapat menciptakan pemahaman positif terhadap program ASO. 

BISNIS | MARIA FRANSISCA LAHUR

Baca juga: Dukung ASO, Ini Daftar TV Digital yang tak Perlu Lagi STB

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Temui Menteri Budi Arie, Bahas Transformasi Digital hingga Keamanan Siber

3 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024. Foto Humas Kominfo
Gibran Temui Menteri Budi Arie, Bahas Transformasi Digital hingga Keamanan Siber

Gibran dan Budi Arie membahas soal peningkatan keamanan siber usai kasus peretasan PDN.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

4 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

6 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Jaksa menuntut eks pejabat pembuat komitmen Kementerian Kominfo dengan hukuman 7 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G.


Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

6 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa menuntut Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Walbertus Natalius Wisang dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus korupsi BTS 4G.


Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

6 hari lalu

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (tengah) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

8 hari lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

8 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

12 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

12 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

13 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.