TEMPO.CO, Jakarta - Proses pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen I yang merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju IKN Nusantara hampir selesai. Pengerjaan infrastruktur dasar itu terus dilanjutkan hingga pembangunan jalan tol.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Sehingga, pengerjaan untuk jalan sebagai akses ke lokasi sudah mulai dikerjakan.
Baca Juga:
“Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” kata Basuki melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Agustus 2022.
Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77 persen. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp 103,772 miliar.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan, panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN itu sekitar 2,91 kilometer.
“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” ujar dia.
Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema Multi Year Contract (MYC) lanjutan. Pengerjaan segmen I dilakukan oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp 46,69 miliar.
Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2, dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp 48,02 miliar. Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp 44,8 miliar.
Junaidi mengatakan bahwa saat ini, kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender sehingga dapat segera dilaksanakan. “Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.
Pada tahap awal periode 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
