TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pelbagai upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Agar subsidi BBM tepat sasaran, Erick mengatakan pemerintah bisa mengkonsolidasikan data penerima menggunakan aplikasi PeduliLindungi menggunakan mekanisme sosial security number.
"Kita sudah dahului dengan PeduliLindungi yang awalnya tersendat, tapi alhamdulillah pemerintah mengakui PeduliLindungi yang diinisiasi Telkom dan BUMN jadi dasar konsolidasi satu data, tinggal dilebarkan aps-nya untuk nasional," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 24 Agustus 2022.
Social security number adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di suatu negara. Nomor tersebut akan mencatat semua data penduduk untuk pelbagai kepentingan.
Menurut Erick, social security number sudah lazim digunakan banyak negara maju. Salah satunya Amerik Serikat. "Jadi kalau memang bisa jadi lebih tepat sasaran, saya setuju bagaimana ini (digunakan agar BBM bersubsidi tidak) salah sasaran kepada orang mampu," ucap Erick
Selain masalah penyaluran, Erick mengatakan pemerintah sedang menekan subsidi bahan bakar dengan substitusi impor BBM jenis baru. Erick mengungakapkan berbagai negara di dunia, seperti Brazil, telah menggunakan etanol untuk substitusi BBM.
"Etanol itu RON-nya sampai 130. Kalau bisa (substitusi), kita bisa perbaiki keuangan negara. Kita impor BBM dengan kualitas yang kurang bagu, tapi dicampur dengan jadi BBM bisa digunakan untuk apa pun," ujar Erick.
Menurut Erick, Thailand sudah memproduksi bioetanol hingga 12 persen. Begitu juga dengan India sebesar 10 persen. Meski demikian, ia mengakui proses ini membutuhkan waktu yang tak sebentar. "Kita memang kebijakannya cukup dilema. Tapi kita yakin, program penekanan BBM (bersubsidi) bisa terjadi," ucap Erick.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mempersoalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Erick Thohir. Rieke mempertanyakan alasan pemerintah membuka peluang kenaikan harga BBM karena melejitnya harga acuan minyak dunia.
"Alasannya dari tahun ke tahun sama saja, karena minyak dunia naik. Tapi ketika harga minyak dunia turun, kok harga BBM enggak turun ya, Pak?" kata Rieke dalam rapat yang sama.
Rieke meminta penjelasan kepada Erick Thohir ihwal perhitungan kenaikan harga BBM dan utang-utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk subsidi dan kompensasi energi. Di sisi lain, ia juga mendorong Kementerian BUMN untuk membuka data siapa saja penerima BBM bersubsidi tersebut.
Politikus PDIP itu menyarankan pemerintah untuk lebih dulu memperbaiki data penerima BBM bersubsidi sebelum mengambil kebijakan tentang bahan bakar. Ia mengatakan seharusnya pemerintah berfokus menyalurkan BBM bersubsidi kepada penerima yang tepat sasaran alih-alih langsung menaikkan harga bensin.
"Jadi data penerima subsidi harus akurat dan tepat sasaran. Ketika data subsidi BBM belum transparan disampaikan dan subsidi BBM dari APBN naik terus, saya menolak kenaikan harga BBM," ucap Rieke.
Baca juga: PDIP Sentil Zulkifli Hasan soal Harga Telur hingga Kader PAN di Proyek Kemendag
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
