Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Bos PTPN III Yakin Bisa Pasok 80 Persen Kebutuhan Minyak Goreng Curah pada 2026

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengakhiri program Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Sapawarga untuk Ibu-ibu di mana-mana (Pemirsa Budiman), pada Selasa, 19 Juli 2022.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengakhiri program Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Sapawarga untuk Ibu-ibu di mana-mana (Pemirsa Budiman), pada Selasa, 19 Juli 2022.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN mengaku siap memenuhi kebutuhan sepertiga minyak goreng nasional atau menyuplai 1,8 juta kilogram (kg) pada 2026. Saat ini rata-rata kebutuhan minyak goreng nasional sekitar 5,7 juta kg per tahun.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan pihaknya bakal memenuhi 80 persen minyak goreng curah secara nasional pada tahun 2026. Ghani pun optimis target tersebut bakal tercapai dengan beberapa langkah.

“Kelapa sawit di PTPN sekarang kami punya 550.000 ha, kita akan konversi lahan. Ada kebijakan refocussing komodoti dimana tanaman karet kami sebagian kami konversi ke kelapa sawit. Sampai 2030 mungkin 700.000 ha,” kata Ghani saat diskusi Ngobrol Pagi Seputar BUMN, Senin 22 Agustus 2022.

Ghani menyampaikan, dalam 5 tahun ini PTPN akan mulai melakukan peremajaan perkebunan sawit rakyat. Harapannya, produktivitasnya akan meningkat signifikan.

Dia menambahkan apabila semua target tersebut terealisasi, perusahaan pelat merah tersebut bakal menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut Ghani PTPN juga menargetkan produksi biodiesel mencapai 450.000 ton pada 2026.

“Pada 2026 menghasilkan 1,8 juta ton dan biodiesel paling tidak menghasilkan 450.000 ton,” ujarnya.

Selain target di hulu, Ghani menyampaikan pihaknya pun akan masuk ke sektor hilir dengan mengeluarkan produk minyak goreng merek NusaKita pada 2024. Minyak goreng tersebut nantinya bakal tersedia di ritel-ritel modern dan memenuhi 6 persen produksi nasional.

Ghani mengatakan, untuk mencapai itu maka sekarang ini sudah disiapkan PTPN-PTPN yang selama ini memproduksi kelapa sawit, karet dan sebagian kecil teh akan diintegrasi membentuk Palm Co.

"Sampai akhir tahun produksi pabrik kita 17.000 ton minyak sawit rata rata per bulan. Ke depannya masih bisa ditingkatkan, sehingga nantinya jika pemerintah membutuhkan bisa tersedia," ungkapnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


20 Tahun Menunggu, Akhirnya Teh dari Simalungun Tembus Eropa

1 hari lalu

Ilustrasi kantong teh. (Pixabay/Congerdesign)
20 Tahun Menunggu, Akhirnya Teh dari Simalungun Tembus Eropa

Pabrik teh yang baru diresmikan di Kecamatan Sidamanik Simalungun, sudah ada sejak zaman kolonial, berdiri pada 1926 silam.


KPPU Menyatakan Tujuh Perusahaan Melakukan Monopoli Minyak Goreng, Siapa Saja?

3 hari lalu

Petugas melakukan persiapan untuk pengiriman minyak goreng Minyakita yang telah dikemas dalam kontainer ke Indonesia bagian timur, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah mulai mengirimkan 1,3 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per kilogram ke wilayah timur Indonesia guna menstabilkan harga khususnya di wilayah NTT, Maluku dan Papua. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
KPPU Menyatakan Tujuh Perusahaan Melakukan Monopoli Minyak Goreng, Siapa Saja?

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU putuskan 7 perusahaan melakukan monopoli minyak goreng. Siapa saja?


Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

8 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

Ekonom senior Indef Faisal Basri menjelaskan fokus pemerintah pada isu green economy atau ekonomi hijau untuk mengurangi emisi tidak sejalan dengan kebijakannya.


Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

8 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan Kerja Sama Perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan (IK-CEPA) dilaksanakan secara maksimal.


Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

8 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) saat menghadiri side event forum Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023), di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap keberatan atas sejumlah regulasi yang diterapkan Uni Eropa tentang deforestasi.


Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

9 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Pandemi, kata Jokowi, telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global.


Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sela-sela KTT para pemimpin G7 di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. Salah satu agenda Presiden dan Ibu Iriana di Jepang adalah untuk memenuhi undangan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023.  Kredit wajib Kyodo melalui REUTERS
Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Di depan negara-negara maju yang hadir, Jokowi menyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi kartel layaknya OPEC.


Honduras Anggota Ketiga Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit

11 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Honduras Anggota Ketiga Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit

Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) menyambut anggota ketiga, yang juga mewakili kawasan Amerika Latin, Honduras.


Kisruh Dana Talangan Minyak Goreng

12 hari lalu

Pengusaha retail kini menagih pembayaran rafaksi senilai Rp 344 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ogah membayar tagihan rafaksi lantaran dasar hukumnya sudah dicabut.
Kisruh Dana Talangan Minyak Goreng

Mendag Zulkifli Hasan ogah membayar tagihan rafaksi atau dana talangan. Pengusaha mengancam akan memboikot penjualan minyak goreng


Kejagung Sebut Pemerintah Harus Bayar Utang Minyak Goreng ke Peritel, Wamendag: Masih Dikomunikasikan

12 hari lalu

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat meninjau ketersediaan bahan pokok di Pasar Cik Puan, Pekanbaru, Sabtu, 11 Februari 2023. TEMPO/Annisa Firdausi
Kejagung Sebut Pemerintah Harus Bayar Utang Minyak Goreng ke Peritel, Wamendag: Masih Dikomunikasikan

Kejagung telah mengeluarkan legal opinion yang menyatakan pemerintah harus membayarkan utang rafaksi minyak goreng.