Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Pertalite dan Solar Naik, Petani Wanti-Wanti Stok Beras Menyusut

image-gnews
Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Aliansi Petani Indonesia (API) mewanti-wanti pemerintah bahwa stok hingga pasokan beras akan menyusut drastis jika pertalite dan solar atau BBM bersubsidi dinaikkan di tengah tingginya angka inflasi.

Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin mengatakan, pasokan beras itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga BBM seperti pertalite dan solar. Jika harga BBM itu naik dipastikannya harga beras akan ikut terkerek naik dan menyebabkan stok beras di kalangan petani akan langsung dilepas ke pasar dalam jumlah banyak.

"Paling kritis ini kan, pertalite aja mau dinaikkan Rp 10 ribu itu artinya gejolak harga pangan disebabkan kenaikan BBM," kata Nuruddin saat dihubungi, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Dia mengatakan, stok beras yang selama ini dibanggakan pemerintah sebanyak 10,15 juta ton hingga April 2022 sebetulnya bukan angka sesungguhnya besaran stok beras yang ada di pasaran dan siap dijual kepada konsumen. Menurut Nuruddin di dalam itu juga ada stok beras yang ada di rumah tangga petani yang selama ini tidak dilepas ke konsumen.

"Itu kan cadangan beras di level rumah tangga yang besar, memang banyak petani yang tidak menjual seluruh gabah ke pasar karena lihat perubahan iklim ini dia simpan, lumayan besar itu sekitar hampir 1 juta ton," ucap dia.

Di sisi lain di melanjutkan, musim panen raya juga sudah habis dan kini tengah memasuki masa musim tanam utama. Dengan demikian, stok beras akan mudah terkikis di tengah tingginya angka inflasi dan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Coba lihat saja menjelang musim tanam pertama di bulan Desember ini, pasti itu akan mengalami kekurangan beras, dari sisi distribusi, karena permintaannya juga akan tinggi karena faktor musiman. Itu kan ditambah harga BBM naik itu juga akan memacu inflasi," kata Nuruddin.

Guna menstabilkan harga pangan, khususnya beras pasca naiknya harga BBM dan faktor musiman, Nuruddin berpendapat, pemerintah juga belum memiliki cadangan beras untuk operasi pasar yang memadai. Karena itu, dia memperkirakan, cadangan beras mendatang akan sangat terkikis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk mencegah gejolak harga pangan apakah akan mengeluarkan cadangan pemerintah itu. Kalau produksi nasional kan 31 juta ton, cadangan beras pemerintah kan 1 juta, kurang 2 juta, 10 persen sebetulnya supaya dilakukan operasi pasar untuk menekan gejolak harga itu," kata Nuruddin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pekan depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Luhut, kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan lantaran pemerintah telah memberi subsidi yang besar untuk energi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) begitu kuat.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini," ujarnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, 19 Agustus 2022.

Baca Juga: PB PMII Tolak Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

1 hari lalu

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM MUS, yang ditangkap karena terbukti melakukan alih muatan ikan dari kapal asing ilegal di tengah Laut Arafura, Maluku, pada Minggu 14 April 2024. Kapal juga menyelundupkan BBM solar dan diduga melakukan perbudakan. Dok. Humas KKP
Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.


Pertamina Patra Niaga Sebut Konsumsi BBM Capai Puncak Tertinggi di H-1 Lebaran

6 hari lalu

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Patra Niaga Sebut Konsumsi BBM Capai Puncak Tertinggi di H-1 Lebaran

Pertamina Patra Niaga menyebut kenaikan tertinggi gasoline terjadi pada produk Pertamax Turbo yang mencapai 104 persen.


Ratusan Kilogram Beras dan Minyak Goreng Ditemukan di Jalur Tikus Indonesia-Malaysia

7 hari lalu

Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonif Raider 641/Beruang Hitam berpatroli di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Pada patroli yang dilakukan di sayap kiri dan kanan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tersebut Satgas Pamtas menemukan banyak pagar pembatas antara wilayah Indonesia dan Malaysia dalam kondisi rusak serta lima jalan tikus baru yang diduga menjadi jalur penyelundupan barang dari negeri jiran secara ilegal. ANTARA
Ratusan Kilogram Beras dan Minyak Goreng Ditemukan di Jalur Tikus Indonesia-Malaysia

Badan Karantina di Pos Lintas Batas Negara Entikong menemukan ratusan kilogram beras dan minyak goreng di jalur tikus perbatasan RI-Malaysia.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

10 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

10 hari lalu

Sejumlah calon penumpang pesawat antre untuk lapor diri di Terminal 3 Bandara Sekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 19 April 2023. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta memprediksi puncak arus mudik lewat bandara Soetta terjadi mulai H-3 atau Rabu (19/4) dengan pergerakan pesawat yang terjadwal mencapai 1.138 penerbangan dengan total penumpang 164.575 hingga H-1 atau Jumat (21/4). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

AP II mencatat jumlah penumpang pesawat angkutan Lebaran 2024 di 20 bandara yang dikelola perusahaan meningkat sekitar 15 persen.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

11 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

13 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penyaluran Bansos menjelang Pilpres sebabkan kenaikan harga beras.


Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya?

14 hari lalu

Pelanggan SPBU di Bekasi menunjukkan BBM Pertalite bercampur air, Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Adi Warsono
Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya?

Belum lama ini kasus BBM campur air mengemuka. Apa bahayanya bagi kendaraan? Bagaimana mengatasinya?


Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras di Jambi hari ini. Jokowi mengklaim bantuan ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.


Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

15 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni. Foto : Eno/Andri
Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.