Konversi Komoditas Karet ke Sawit, PTPN VIII: Tahap Awal 5.000 Hektare

Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, 27 April 2022. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) melakukan peningkatan produktivitas pengelolaan tanaman dengan mengkonversi komoditas karet menjadi sawit seluas kurang lebih 15.000 hektare. Hal ini sudah direncanakan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PTPN VIII tahun 2021-2026.

SEVP Operasional PTPN VIII Wispramono Budiman menyebutkan perkembangan komoditas karet di Tanah Air dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Pertumbuhan produktivitas tanaman terhambat dengan terbatasnya ketersediaan tanaga kerja di lapangan.

Semakin bermunculan pabrikan industri di daerah kota satelit, mengakibatkan pergeseran prilaku masyarakat yang semula bekerja di Kebun menjadi lebih tertarik bekerja di pabrik.

Perubahan preferensi tempat kerja ini lebih karena faktor tempat bekerja yang lebih nyaman di dalam ruangan sehingga terkesan lebih bergengsi. Padahal dari sisi pengupahan, bekerja di kebun tentu lebih besar pendapatannya karena sesuai dengan aturan pengupahan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Kebijakan konversi komoditas karet menjadi sawit akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rekomendasi dalam feasibility study yang akan dibuat oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN). Tahap awal akan dilakukan konversi sebesar sekitar 5.000 ha karet ke sawit,” kata Wispramono, dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Jumat 19 Agustus 2022.

Dijelaskan, faktor eksternal yang banyak mempengaruhi perkembangan komoditas karet adalah perkembangan harga jual yang terus menurun disertai dengan penurunan produksi karet alam di lapangan.

Faktor iklim basah yang mengiringi sepanjang tahun menjadi salah satu penghambat pencapaian produksi dan mengakibatkan juga terjadinya endemik hama penyakit tanaman.

Kepala Bagian Kelapa Sawit dan Karet PTPN VIII Budhi Herdiyana Tresnadi menambahkan strategi korporasi down-sizing komoditas karet nantinya terpaksa harus dilakukan apabila harga jual tidak membaik dan produktivitas terus menurun.

"Hal ini harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi korporasi dalam pembiayaan operasional,” katanya.

Dia menambahkan, komoditas karet akan sunset apabila tidak adanya perbaikan secara menyeluruh dalam pengelolaan operasional perusahaan dan sudah barang tentu harus didukung dengan regulasi yang menguntungkan untuk pengusaha karet tanah air, sehingga kebutuhan karet dalam dan luar negeri dapat terpenuhi dengan harga yang wajar.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Meski Inflasi September di Bawah Prediksi, Analis Sebut Pemerintah Punya PR Berikut Ini

6 menit lalu

Meski Inflasi September di Bawah Prediksi, Analis Sebut Pemerintah Punya PR Berikut Ini

Inflasi September masih di bawah prakiraan analis, tetapi tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menjaga transmisi harga energi dan komoditas.


Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

6 jam lalu

Ingatkan Inflasi 2023 Bisa Lebih dari 4 Persen, Bank Indonesia: Harga Pangan dan Energi Meningkat

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menyebut risiko inflasi melebihi empat persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023.


Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

21 jam lalu

Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Platform data dan informasi neraca komoditas dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga.


Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

1 hari lalu

Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

Rencana pemblokiran muncul setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebut Astra melakukan bisnis sawit yang melanggar hukum.


Resesi Global 2023, Pemerintah Diminta Bisa Pulangkan Devisa Hasil Ekspor di Bank Luar Negeri

1 hari lalu

Resesi Global 2023, Pemerintah Diminta Bisa Pulangkan Devisa Hasil Ekspor di Bank Luar Negeri

Bhima Yudhistira, mencatat beberapa cara untuk meminimalisir dampak ancaman resesi global 2023.


Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

1 hari lalu

Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

Kemendag menyatakam hampir seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami penurunan harga.


Perkirakan Inflasi September 1,10 Persen, Bank Indonesia Sebut Bensin dan Angkot Penyumbang Utama

2 hari lalu

Perkirakan Inflasi September 1,10 Persen, Bank Indonesia Sebut Bensin dan Angkot Penyumbang Utama

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi pada September 2022 mencapai 1,10 persen.


Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

3 hari lalu

Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

Airlangga Hartarto mengklaim berbagai indikator perekonomian nasional menguat di tengah risiko pelemahan ekonomi global.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

7 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

14 hari lalu

Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

Bhima Yudhistira menanggapi soal permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan subsidi angkutan demi mengendalikan inflasi pangan.