Indonesia Belum Merdeka dari Energi Fosil, Ini 4 Saran dari Greenpeace

Foto udara progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa 16 November 2021. Progres pembangunan PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara ini memiliki kapasitas 2 X 660 Megawatt telah mencapai 92,84 persen dan ditargetkan dapat selesai pada 7 Maret 2022 mendatang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, menilai Indonesia belum merdeka dari energi fosil meski sudah bebas dari penjajahan selama 77 tahun.

“Untuk keluar dari ketergantungan ini kita perlu adanya keberanian politik, terus inovasi, dan juga kerja sama dengan berbagai pihak seperti kita mencapai kemerdekaan dahulu,” ujar Adila dalam diskusi daring bertajuk Merdeka dari Energi Fosil yang digelar pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Saat ini, Indonesia merupakan pengekspor batu bara terbesar. Menurut Adila, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar pemanfaatan energi fosil dapat ditekan. Pertama, pemerintah mesti mempercepat transisi energi dan coal phase-out hingga 2040. 

Upaya tersebut dianggap membutuhkan kepemimpinan yang serius, termasuk saat membangun infrastruktur atau Ibu Kota Nusantara (IKN). “Dalam hal IKN, pemerintah sangat aktif membuat undang-undangnya dan mencarikan dananya. Jadi bayangkan jika kepemimpinan model itu ada untuk trasisi energi dan juga phase-out, pasti lebih mudah,” katanya.

Kedua, pemerintah mesti menghentikan pembangunan 13,8 Digawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara agar tidak terjadi oversupplay dan carbon lock. Jika PLTU batu bara dibangun, operasionalnya akan memakan biaya yang semakin mahal dan tidak bisa bersaing dengan energi terbarukan.

“Biaya bahan bakarnya mahal, mau pensiun juga mahal, dan banyak penekanan dari kebijakan internasional maupun domestik untuk mempercepat phase-out,” tutur Adila.

Ketiga, pemerintah diminta mempercepat pembangunan energi terbarukan. Saat ini, Adila berujar, energi fosil masih banyak mendapatkan kemudahan dan subsidi. Karena itu, energi baru terbarukan belum dapat bersaing.

Guna mengurangi pemanfaatan energi fosil, pemerintah disarankan memprioritaskan insentif untuk energi terbarukan. Misalnya, menerapkan pungutan ongkos lingkungan, ongkos krisis iklim, dan ongkos kesehatan terhadap harga dari energi fosil atau batu bara melalui pajak karbon.

“Tentunya yang sesuai agar semankin bersaing dengan energi terbarukannya. Dan untuk menetralisir pajak karbon, harus ada insetif untuk energi terbarukan itu sendiri. Jadi shifting itu terjadi dari energi fosil ke energi terbarukan,” kata dia.

Keempat, Adila meminta agar pemerintah tidak memberikan solusi palsu. "Jika tetap seperti itu, kita tidak akan bisa merdeka dari energi fosil dan (tak bisa menghindari) krisis iklim,” ucap Adila.

Baca juga: Jokowi Sebut Infrastruktur 11 Kali di Pidato Nota Keuangan, Ekonom: Kontradiktif

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

15 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


8 Makanan untuk Meningkatkan Energi Menurut Pakar

15 jam lalu

8 Makanan untuk Meningkatkan Energi Menurut Pakar

Ketika semua sistem tubuh Anda bekerja secara optimal, Anda akan merasa lebih baik dan memiliki energi untuk beraktivitas.


Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

22 jam lalu

Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

Relawan Jokowi berencana berkemah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini merupakan acara lanjutan dari Nusantara Bersatu


Investor IKN Berhak Pakai Lahan sampai 180 Tahun, Otorita: Masih Sesuai Rencana

1 hari lalu

Investor IKN Berhak Pakai Lahan sampai 180 Tahun, Otorita: Masih Sesuai Rencana

Belakangan, pemerintah juga mengusulkan Revisi Undang-Undang IKN sejalan dengan kelonggaran untuk investor itu.


Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

3 hari lalu

Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

Berita pertama diawali dengan obat sirup yang kembali dijual di apotek hingga toko farmasi.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

3 hari lalu

Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

3 hari lalu

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya.


DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

3 hari lalu

DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini status kekhususan Jakarta tetap berlaku pasca IKN pindah ke Kalimantan Timur.


Warga Prancis Bakal Kena Pemadaman Listrik Bergilir

4 hari lalu

Warga Prancis Bakal Kena Pemadaman Listrik Bergilir

Prancis memproduksi sekitar 70 persen energi listriknya dari 56 unit reaktor nuklir, dari total tersebut sekitar 22 unit saat ini dalam kondisi mati


Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

Berita terpopuler ekonomi dimulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan 172 produk kembali diedarkan.