TEMPO.CO, Jakarta - Analis dari Climate Policy Initiative Albertus Prabu Siagian mengungkap beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT). Ketika berbicara potensi EBT, menurut dia, kebanyakan orang langsung kepada berapa megawatt yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTA).
Namun ia menilai hal tersebut tidak cukup karena ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Pertama, potensi geografi yang merupakan faktor alam. “Itu sifatnya enggak begitu banyak yang bisa kita lakukan. Indonesia di sini tidak bisa pindah ke lokasi lain di bumi,” ujar Albertus dalam diskusi daring bertajuk Merdeka dari Energi Fosil yang digelar pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Ia menjelaskan tiap provinsi memiliki keunikannya masing-masing soal potensi geografis. Secara keseluruhan, potensi EBT diestimasikan mencapai 443 gigawatt. Dari angka tersebut, 10 gigawatt di antarannya sudah digunakan sebagai kapasitas terpasang, 62 gigawatt lainnya secara teoritis dapat digunakan untuk menggantikan batu bara, gas, dan solar saat ini.
“Sisanya 371 gigawatt secara teoritis dapat digunakan untuk memperluas kapasitas terpasang Indonesia saat ini hingga 6 kali,” kata dia.
Kedua, seberapa besar labor readiness. Albertus menilai faktor itu juga penting untuk dilihat dalam pengembangan potensi EBT. Jangan sampai hanya karena potensi secara geografisnya besar tapi lupa dengan potensi sumber dana manusianya. “Apakah kita ready atau tidak.”
Ketiga, harus juga melihat manufaturing capacity, apakah Indonesia sanggup mengimbanginya atau tidak. Misalnya ketika ingin membuat EBT, bagaimana komponennya, dari mana asal komponennya, apakah inpor atau memproduksi sendiri, sanggup atau tidak.
“Terus bahan bakunya juga datang dari mana, misalkan kalau panel surya itu dari mana bahan bakunya,” tutur Albertus mempertanyakan.
Hal keempat yang harus diperhatikan adalah supporting infrastructure. Albertus mencontohkan, apakah transmisi dan distribusi dari EBT itu cukup. Ia menyarankan agar tidak asal membuat pembangkit listrik terbarukan yang terlalu banyak di daerah terpencil.
“Harus dipikirkan bagaimna menyambungkan listriknya ke pusat kota dan juga energy storage-nya juga harus dipikirkan,” kata Albertus. “Karena kan namanya juga terbarukan itu intermiten, kadang ada kadang enggak, misalkan angin atau matahari jadi harus bisa ditimbang untuk men-stabilitasi sistem.”
Kelima ada financing power, harus bisa melihat seberapa besar dan kuat potensi Indonesia untuk mendanai. Karena proyek-proyek EBT kebanyakan tipenya memiliki belanja modal (capex) yang besar, tapi pengeluaran belanja operasionalnya (opex) kecil.
Ia lalu mencontohkan PLTS yang butuh modal besar tapi pengoperasiannya tidak sulit karena tidak berganti bahan bakar, cukup memantau matahari saja. “Nah ini artinya kita butuh jumlah dana yang besar di awal, bagaimana uang ini bisa datang, dari mana, bagaimana potensinya itu juga harus kita pikirkan,” tuturnya.
Faktor keenam yakni demand factor. Albertus menyatakan pengukuran seberapa besar potensi energi baru terbarukan di Indonesia sifatnya relatif terhadap seberapa besar permintaan atas energi tersebut. “Itu juga harus kita pikirkan."
Baca: Jokowi Bandingkan Harga Beras RI Rp 10 Ribuan dengan 4 Negara: Ini Harus Kita Pertahankan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
